Skip to main content

Syarat Mendirikan Yayasan Cara Pendirian Yayasan

Biaya Pendirian Yayasan 2018

Syarat Pendirian Yayasan 2018

 

Syarat-syarat Pendirian Yayasan

Syarat Pendirian Yayasan – dapat disebut juga sebagai lembaga atau badan pelayanan sosial. Sebagai lembaga pelayanan sosial, yayasan harus memiliki kekayaan tersendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri atau pun pengurusnya. Kekayaan tersebut digunakan sebagai modal awal untuk pelaksanaan kegiatan. Kekayaan pribadi yayasan diatur dalam Pasal 6 PP No. 63 Tahun 2008 mengenai Pelaksanaan UU tentang Yayasan. Dalam aturan tersebut, suatu Syarat Pendirian Yayasan harus memiliki kekayaan atau modal dasar sebesar Rp 10.000.000,00. Besaran jumlah tersebut tidak harus selalu dalam bentuk uang, melainkan juga dapat berbentuk barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam suatu yayasan dibutuhkan struktur atau kerangka kepemimpinan. Kerangka tersebut berbeda dengan yang terdapat dalam badan hukum lainnya yang biasanya terdapat pemegang saham dalam struktur kepengurusannya. Dalam yayasan, struktur kepengurusannya hanya terdiri dari pembina, pengawas, dan pengurus. Pengurus adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Dalam pendirian yayasan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut:

  1. Nama yayasan
  2. Jumlah kekayaan awal yayasan (minimal Rp 10.000.000,00)
  3. Bukti Modal/Aset sebagai kekayaan awal yayasan
  4. Fotocopy KTP Para Pendiri
  5. Fotocopy KTP Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan
  6. Fotocopy NPWP Pribadi khusus ketua Yayasan
  7. Fotocopy bukti kantor Yayasan (berupa SPPT PBB/Surat Perjanjian Sewa)
  8. Surat Pengantar RT/RW sesuai domisili Yayasan
  9. Syarat lainnya jika diperlukan

Untuk keabsahan dalam pendirian yayasan, keseluruhan syarat tersebut harus dipenuhi. Jika ada syarat yang tidak dipenuhi, pendirian yayasaan menjadi tidak sah sebagai badan hukum. Demikian lah syarat-syarat pendirian yayasan. Semoga bermanfaat.

Prosedur Pendirian Yayasan

Yayasan memiliki empat ciri, yaitu:

  1. Yayasan merupakan badan hukum.
  2. Yayasan memiliki kekayaan tertentu.
  3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai, baik keagamaan, sosial maupun kemanusiaan.
  4. Yayasan tidak mempunyai anggota. Artinya, yayasan tidak memiliki pemegang saham seperti dalam perusahaan dan perseroan. Di dalam yayasan hanya terdapat pembina, pengawas, dan pengurus.

Sebagai sebuah badan hukum, pendirian yayasan pasti diikat oleh berbagai ketentuan. Berikut prosedur pendiran yayasan.

  1. Membentuk susunan kepengurusan yayasan

Susunan kepengurusan atau struktur organisasi, adalah sebagai berikut.
– Pembina
– Pengawas
– Ketua
– Sekretaris
– Bendahara

  1. Menentukan nama untuk yayasan yangakan didirikan
    Sebaiknya menentukan tiga judul nama yang akan dijadikan sebagai nama yayasan.
  2. Menentukan bidang fokus yayasan
    Sebelum mendirikan yayasan sebaiknya ditentukan terlebih dahulu pemfokusannya, misal sosial, pendidikan, budaya, keagamaan, lingkungan, dll.
  3. Mempersiapkan syarat administrasi tahap I
    Syarat yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut.

– Struktur organisasi kepengurusan dan identitas pengurus yayasan
– Fotokopi KTP pengurus-pengurus yayasan

  1. Mempersiapkan anggaran dasar
    Anggaran Dasar merupakan kekayaan awal yayasan yang akan digunakan sebagai modal dasar kegiatan. Biasanya ini dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan.
  2. Persiapan syarat administrasi tahap II
    Tahapan ini merupakan tahap persiapan untuk mengajukan permohonan kepada notaris. Syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan kepada notaris adalah sebagai berikut.
    – Nama untuk yayasan
    – Struktur organisasi dan fotokopi KTP seluruh pengurus yayasan
    – NPWP dari seluruh pengurus yayasan
  3. Pengajuan pendirian yayasan oleh notaris
    Setelah prosedur huruf f terpenuhi, notaris akan mengajukan permohonan pendirian yayasan kepada Departemen Hukum dan HAM. Akta Pendirian di tandatangani oleh pembina, ketua, sekretaris, dan pengawas yayasan dihadapan notaris.
  4. Pengajuan anggaran dasar oleh notaris
    Pengajuan anggaran dasar dilakukan kepada Departemen Hukum dan HAM. Pengajuan ini dibutuhkan untuk mendapatkan pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk,
  5. Menerima Surat Pengesahan Yayasan yang telah ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Surat pengesahan ini baru akan diberikan apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

Akta pendirian yayasan ditandatangani oleh para pendiri yayasan di depan notaris yang ditunjuk. Yayasan sendiri sudah dianggap berdiri ketika akta pendiriannya ditandatangani oleh para pendiri yayasan di depan notaris. Namun, jika belum ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, yayasan tersebut belum sah sebagai suatu badan hukum. Yayasan baru dapat melakukan perbuatan hukum yang secara hukum harus bertanggung jawab terhadap segala hal yang dikerjakannya setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Biaya Pendirian Yayasan

Dalam mendirikan yayasan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah masalah biaya, namun sebelum mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk pendirian Yayasan, pastikan terlebih dahulu telah memenuhi seluruh hal di bawah ini.

  1. Penentuan Nama Yayasan

Hal pertama yang harus dipastikan selesai adalah penentuan nama yayasan. Untuk nama ini sebaiknya disiapkan beberapa nama sebagai pilihan, karena penentuan nama yayasan tidak langsung disetujui oleh KEMENKUMHAM dengan beberapa alasan tertentu. Selain itu, persiapkan juga logo yayasan.

  1. Penentuan Bidang Yayasan

Anda juga harus menentukan bidang yayasan yang akan Anda dirikan, contohnya apakah termasuk bidang agama, pendidikan, sosial, atau lingkungan.

  1. Diajukan oleh notaris

Dokumen-dokumen yang telah disiapkan dibawa ke Notaris, dan Notaris akan mengajukan ke Departemen Hukum dan HAM. Waktu yang diperlukan agar disetujui oleh departemen tersebut paling lama sekitar 2 minggu.

  1. Anggaran Dasar

Salah satu anggaran dasar yang harus diperhatikan adalah biaya pendirian yayasan. Anggaran tersebut dibuat dan disetujui pendiri dan diberikan ke Notaris yang akan dilanjutkan ke KEMENKUMHAM.

Nah setelah hal-hal di atas terpenuhi, sekarang Anda harus mengetahui mengenai biaya pendirian yayasan tersebut. Rinciannya sebagai berikut.

  1. DP sebesar Rp 2.500.000,00 untuk ke KEMENKUMHAM.
  2. Penandatanganan Akta Notaris (biaya ini relatif, tergantung dari badan pengurus perijinan tersebut).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya untuk pendirian yayasan tidak akan sampai 10 Juta rupiah. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mendirikan yayasan bisa langsung mengurusnya sekarang dengan melengkapi beberapa kebutuhan yang diperlukan.

Cara Mendirikan Yayasan

Suatu hari, ketika Anda sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, tiba-tiba seseorang menghampiri Anda untuk berkontribusi dalam program derma/amal. Orang itu kemudian mengenalkan diri dari suatu yayasan tertentu yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dengan penjelasan yang efektif, Anda pun tertarik menyumbangkan sejumlah uang kepada yayasan tersebut.

Anda mungkin ragu apakah yayasan tersebut benar-benar akan menyalurkan dana Anda ke tangan yang tepat. Atau mungkin Anda juga ragu dengan legalitas yayasan tersebut. Sebab, dewasa ini banyak aktivitas tidak benar yang mengatasnamakan suatu instansi/yayasan tertentu.

Sejatinya, yayasan merupakan suatu badan hukum yang kerap bergerak di aspek sosial, agama, maupun kemanusiaan. Hanya saja, definisi ini barangkali belum diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah sendiri telah menetapkan dasar hukum tentang yayasan, yakni melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang sebagian telah diubah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004. Melalui dasar hukum ini, yayasan memiliki legalitas kuat di Indonesia.

Jika Anda tergerak untuk mendirikan yayasan dalam rangka menjalankan kegiatan kemanusiaan, Pemerintah telah menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan yayasan. Pendirian ini asalkan memiliki anggaran dasar yang jelas. Selain itu, pendirian yayasan juga harus seizin Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nah, bagaimana langkah mendirikan yayasan? yayasan dapat berdiri setelah adanya akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, setelah sebelumnya mendapat persetujuan resmi dari Pemerintah. Pendiri atau pihak yang diberi kuasa untuk mendirikan yayasan terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan teknis maupun administrasi.

Secara teknis, beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendirikan yayasan adalah sebagai berikut:

  1. Merumuskan nama yayasan;

Yayasan yang didirikan harus memiliki identitas yang jelas agar bersifat valid dan dikenal masyarakat. Nama setiap yayasan harus berbeda. Untuk itu, pendiri wajib mengecek nama-nama yayasan yang sudah mendapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, pendiri minimal menyiapkan 1 nama utama dan 1-2 nama cadangan untuk mencegah kemungkinan kesamaan nama pada proses pengecekan.

  1. Menentukan fokus aktivitas yayasan;

Karena lebih banyak bergerak di aspek kemanusiaan, sosial, dan agama, suatu yayasan wajib memiliki fokus aktivitas. Fokus ini kemudian dituangkan ke dalam visi dan misi yayasan, hingga program kerja yang akan dilakukan.

  1. Memiliki susunan pengurus;

Dalam hal ini, susunan pengurus yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Selebihnya dapat ditentukan sesuai tugas dan fungsinya. Selain pengurus, yayasan wajib memiliki Pembina. Pembina ini yang akan mengangkat dan mengukuhkan pengurus. Adapun pembina yayasan merupakan pendiri atau seseorang yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

  1. Membentuk pengawas;

Sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001, Pengawas merupakan salah satu struktur dalam yayasan yang bertugas mengawasi sekaligus memberi masukan kepada pengurus dalam hal pengelolaan yayasan. Pengawas juga diangkat oleh Pembina. Yang dapat diangkat sebagai pengawas adalah orang-orang yang mampu melakukan perbuatan hukum.

  1. Menyiapkan anggaran dasar;

Anggaran dasar ini memuat seluruh struktur yayasan. Mulai dari identitas yayasan, maksud dan tujuan, pengelolaan organisasi, aset, dan kekayaan, hingga hak dan kewajiban Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Adapun dokumen administratif yang harus dilengkapi dalam pembuatan akta pendirian adalah:

  1. Nama Yayasan
  2. Akta pendirian dari Notaris
  3. Fotokopi identitas pendiri/Pembina, Pengurus, dan Pengawas
  4. Identitas Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pendiri/Pembina, Pengurus, dan Pengawas
  5. Surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP) dari kantor kelurahan/kecamatan setempat
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan
  7. Izin dari Kementerian Sosial bila yayasan yang bergerak di bidang sosial.
  8. Izin dari Kementerian Agama bisa yayasan bergerak di bidang keagamaan.

Akta pendirian dibuat Notaris dengan ditandatangani pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Setelah itu, pengajuan dilakukan langsung ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat legalitas.

Melihat mekanisme pendirian ini, maka kita dapat dengan mudah menentukan mana yayasan yang telah diakui Pemerintah dan mana yang belum/tidak diakui Pemerintah dengan menelusuri identitasnya di Kementerian Hukum dan HAM.

You may also like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *