Skip to main content

Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Di masyarakat hingga sekarang ini, sering kali muncul pertanyaan apakah lokasi tanah di suatu daerah, pengurusan pengalihan atas jual belinya hanya bisa dilakukan oleh notaris setempat?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar hukum yang mengikatnya. Berikut adalah penjelasannya.

Sesuai dengan Pasal 18 UU No. 30 Th 2004 mengatur Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Notaris menempati kedudukan kerja satu wilayah Kbupaten/Kota & wilayah jabatannya mencakup seluruh wilayah satu provinsi di tempat kedudukannya tersebut. Oleh karena itu, Notaris yang berkedudukan di suatu Kabupaten memiliki wilayah jabatan untuk seluruh wilayah Provinsi tempat kabupaten tersebut berada.

Hanya saja, dalam melakukan pengurusan pengalihan hak atas tanah melalui jual-beli, pihak yang berwenang dalam hal tersebut adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Hal tersebut sesuai dengan aturan  Pasal 2 PP No.37 Tahun 1998 mengenai Peraturan Jabatan PPAT, yaitu PPAT berkewajiban pokok untuk menjalankan sebagian kegiatan pendaftaran tanah melalui pembuatan akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu atas hak tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan menjadi dasar untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut.

Perbuatan hukum yang bisa dilakukan oleh PPAT adalah sebagai berikut.

  • Jual beli Tanah
  • Pembagian hak bersama
  • Tukar menukar
  • Hibah
  • Pemberian Hak Tanggungan
  • Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng)
  • Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan
  • Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik

Sementara itu, wilayah kerja PPAT yang sesuai dengan isi Pasal 12 (1) PP 37 Th 1998 adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten/Daerah Tingkat II. Oleh sebab itu, urusan pengalihan hak atas tanah yang berlokasi di wilayah Kabupaten X, harus dilakukan melalui PPAT yang berkedudukan di Kabupaten X tersebut.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pengurusan pengalihan hak atas tanah melalui jual-beli tidak bisa dilakukan oleh Notaris, melainkan oleh PPAT. Selanjutnya, PPAT yang memiliki wewenang untuk membuat akta jual-beli tanah yang berlokasi di suatu wilayah Kabupaten, yaitu PPAT yang berkedudukan di Kabupaten tersebut.

You may also like