Perluasan Wilayah Kerja PPAT dan Permasalahannya

Akibat Perluasan Wilayah Kerja PPAT

Dengan adanya perubahan yang menyatakan wilayah kerja PPAT diperluas dari semula satu wilayah kerja kota/ kabupaten menjadi satu wilayah provinsi, memiliki potensi menimbulkan permasalahan bagi PPAT. PPAT akan merasa kesulitan melaksanakan tugasnya baik dari segi teknis PPAT maupun yang berhubungan dengan BPN atau perpajakan. Lalu permasalahan apa sajakah itu? Berikut penjelasannya.

PPAT akan kesulitan untuk berhubungan dengan BPN (Badan Pertahanan Nasional). Contohnya :

Apabila PPAT kota A akan melakukan cek sertifikat online tinggal memasukan akun dan password lewat sistem database BPN kota A. Sedangkan PPAT kota B akan kesulitan untuk melakukan pengecekan, karena belum terdaftar di BPN kota A, padahal mereka satu provinsi.

PPAT akan kesulitan perihal perpajakan.

Contoh :

PPAT akan membayar pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), namun kesulitan karena besaran BPHTB ditentukan oleh NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak), dan NJOP bisa berbeda di setiap wilayahnya.

PPAT mengalami permasalahan dengan etika.

Karena pelebaran wilayah kerja, mengharuskan PPAT untuk memiliki sikap bisa berbagi satu dengan yang lain, karena terdapat sifat etik ketika PPAT mengambil klien setiap kota walaupun memang tidak melanggar aturan tersebut.

Itulah tiga potensi masalah yang mungkin bisa terjadi akibat dari perluasan wilayah kerja PPAT. Namun, sebagai PPAT lebih baik bekerja berbagi dengan PPAT lainnya di provinsi tersebut walaupun wilayah kerjanya luas untuk meminimalisir kemungkinan menyulitkan ke depannya.

Comments are closed.