Hak dan Kewajiban Pejabat PPAT

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) hanya mempunyai wewenang membuat akta mengenai ha katas tanah yang berada dalam lingkup kerjanya. Untuk itu, PPAT dalam melaksanakan tugasnya di haruskan untuk:

  1. Berkantor pada satu kantor pada wilayah kerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Selain itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah juga harus memasang papan nama jabatan PPAT dengan rincian:
  • Papan nama berukuran 100 x 40 cm atau 150 x 60 cm atau 200 x 50 cm
  • Bentuk dengan capital
  • Warna dasar dicat putih dan tulisan berwarna hitam
  1. Menggunakan stempel jabatan PPAT
  2. Mempergunakan kop surat dan sampul dinas PPAT dengan letak penulisan dan warna tertentu.

Salam pelaksanaannya tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai hak dan kewajiban yakni:

1. Hak Pejabat Pembuat Akta Tanah

  • Menerima uang jasa atau honorarium. Dalam hal ini, uang tersebut termasuk uang jasa saksi tidak melebihi 1{d69573cf8a32788257c87f5b3bd57e2547e3be9c71f660d42fbe1264ff03b46b} dari harga transaksi.
  • Memperoleh cuti

2. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah

  • Mengangkat sumpah jabatan yang di lakukan di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat.
  • Membuat, menjilid dan memelihara daftar-daftar akta baik itu akta-akta asli, warkah-warkah pendukung, arsip laporan maupun surat lainya yang menjadi bahan protocol PPAT.
  • Berkantor pada wilayah kerjanya dengan memasang papan nama
  • Menyampaikan laporan bulanan tentang semua akta yang sudah di buat selambat-labatnya tanggal 10 bulan berikutnya yang diserahkan kepada:
  1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotomadya
  2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
  3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
  4. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi
  • Hanya bisa menandatangani akta peralihan hak atas tanah maupun bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Dasar Bangunan (BPHTB)

Tak hanya wewenang saja yang di pegang oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, pihaknya juga mengantongi beberapa larangan dalam melakukan pekerjaan yaitu :

  1. Dilarang membuat akta untuk dirinya sendiri baik itu suami ataupun isterinya, keluarga sedarah yang berada dalam garis lurus vertical tanpa adanya pembatasan derajat yang berada dalam garis samping derajat kedua, serta menjadi para pihak ataupun sebagai pihak kuasa. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 23 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
  2. Pejabat Pembuat Akta Tanah dilarang merangkap jabatan atau profesi sebagai pengacara maupun advokat serta pegawai negeri atau pegawai Badan Usaha Negara atau Daerah. Hal tersebut juga telah sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 tentang peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pekerjaannya melanggar hal-hal tersebut, PPAT tersebut dapat di kenakan sanksi berupa :

  1. Sanksi atas pelanggaran, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis hingga pemberhentian jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sesuai dengan Pasal 10 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 dan pasal 37 PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999.
  2. Sanksi atas pelanggaran tidak menyampaikan laporan bulanan, maka dapat di kenakan denda sebesar Rp. 250.000 untuk setiap laporan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea.

Baca juga:

Comments are closed.