Skip to main content

Poin penting dalam Pembuatan Kuasa Untuk Menjual

5 Poin Pembuatan Kuasa Menjual Tanah

5 Poin Pembuatan Kuasa Menjual Tanah

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PPAT dalam pembuatan akta melalui kuasa untuk menjual, diantaranya sebagai berikut.
1. Kuasa untuk menjual diberikan dengan menggunakan surat kuasa khusus bukan surat kuasa umum. Surat kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan pemberian kuasa untuk mejual pun harus dillegalisasi di depan notaris. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya dampak negatif dalam pemberian kuasa untuk menjual/jual beli.
2. Kuasa untuk menjual akan berakhir dengan adanya pemeritahuan dari pemberi kuasa. Ada pula alasan lain yang dapat menghentikan kuasa untuk menjual/jual beli adalah jika pemberi kuasa meninggal dunia/ dalam keadaan pailit. Selain itu, kuasa untuk menjual dapat berakhir dengan adanya penerima kuasa yang baru yang juga bertugas untuk mengatur jual beli.
3. Dalam pelaksanaan jual beli, dilarang untuk menggunakan kuasa yang bersifat mutlak. Hal tersebut disebabkan karena kuasa mutlak mengartikan adanya pemindahan hak bukan memberikan kuasa untuk menjual/jual beli.
4. Pembuatan Perjanjian Pengikat Jual Beli dan kuada untuk menjual dibuat untuk kepentingan para investor atau calo tanah. Dengan demikian, penerima kuasa untuk menjual harus mengikuti kemauan dari investor sebagai pemberi kuasa dalam proses jual beli tanah. Jika pemilik tanah baru ingin menjual tanah miliknya tanpa melalui pihak lain, diperlukan pembatalan PPJB (Perjanjian Pengikat Jual Beli) sebagai tanda berakhirnya kuasa untuk menjual. Dan proses jual beli pun harus dilakukan oleh PPAT yang berbeda untuk menghindari larangan dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional).
5. Dalam pelaksanaan pratik jual beli melalui kuasa untuk menjual, PPAT perlu memperhatikan masa berlaku dari kuasa untuk menjual tersebut. Hal tersebut disebabkan karena jika kuasa untuk menjual tersebut telah berakhir karena hal-hal tertentu, termasuk karena pemberi kuasa meninggal, akan terjadi kebatalan akta jual beli yang bersangkutan dengan alasan hukum.

Biasanya PPAT hanya memperhatikan waktu pemberian kuasa, sudah lewat 1 tahun atau belum. Hal tersebut disebabkan karena BPN memberikan ketentuan bahwa pemberian kuasa untuk menjual hanya selama 1 tahun.

Artikel Tambahan Poin penting dalam Pembuatan Kuasa Untuk Menjual

Dalam akad transaksi jual beli tanah, kerap kita temukan kasus dimana penjual tidak dapat hadir untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) karena berbagai alasan, seperti sakit atau berhalangan karena urusan penting. Padahal, proses penandatanganan ini sangat penting dan harus disaksikan para saksi dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jika menemukan kasus seperti ini, penjual harus memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili dirinya dalam penandatanganan tersebut. Namun, pemberian kuasa ini tidak sebatas memberikan perintah, tetapi harus melalui dokumen otentik berupa surat kuasa. Dalam istilah hukum, dokumen ini dikenal dengan nama kuasa untuk menjual.

Kuasa untuk menjual merupakan kuasa yang diberikan pemegang hak atas tanah/penjual/pemegang kuasa yang tidak bisa hadir di hadapan pejabat berwenang karena dalam keadaan sakit atau tidak berada di tempat dalam sementara waktu. Kuasa menjual diberikan untuk mempermudah terselenggaranya perbuatan hukum yang diinginkan, yaitu peralihan hak atas tanah melalui transaksi jual beli.

Kuasa ini diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas persetujuan dan wewenang pemberi kuasa. Dengan demikian, kuasa untuk menjual merupakan salah satu dokumen otentik seperti akta lainnya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan PPAT pada saat membuat kuasa. Pertama, kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari pemberian kuasa tersebut.

Selanjutnya, kuasa untuk menjual akan berhenti setelah adanya pemberitahuan dari pemberi kuasa, pemberi kuasa meninggal dunia atau dalam keadaan pailit, hingga adanya wewenang kepada penerima kuasa baru dari pemberi kuasa.

PPAT juga dilarang menerbitkan kuasa mutlak, dalam artian memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa. Pemerintah melalui Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 dengan tegas melarang hal tersebut. Ini bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan hukum.

PPAT perlu memperhatikan masa berlaku dari kuasa tersebut. Badan Pertanahan Sendiri menetapkan bahwa pemberian kuasa untuk menjual hanya diperbolehkan maksimal satu tahun. Jika masa kuasa untuk menjual habis, maka akan terjadi kebatalan akta jual beli.

You may also like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *