Undang-undang Perseroan Terbatas Baru

Undang Undang Perseroan Terbatas

Undang Undang Perseroan TerbatasIsi UU No 40 Tahun 2007

Undang-undang telah mengatur berbagai hal yang ada dalam Indonesia khususnya usaha yang mengkaitkan banak modal, keterlibatan saham dan juga karyawan yang notabene masyarakat Indonesia. Begitupun Perseroan Terbatas atau PT yang memang memiliki banyak sekali peraturan. Namun PT memperbaharui undang-undang dan aturannya, diantaranya adalah :

      Pasal 1

  • Pemisahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih, sehingga lebih jelas.

pasal 135

  • (1)  Ada dua metode yang dilakukan dalam pemisahan PT yaitu
  • a.    Pemisahan murni; atau
  • b.    Pemisahan tidak murni
  • (2)  Pemisahan murni yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua. Selain itu, perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.
  • (3)  Pemisahan tidak murni yang dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Menurut komentar PIHI, pada undang-undang lama pemisahan tidak diatur dan dijelaskan sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan beberapa kali kekeliruan. Untuk itu dihadirkannya undang-undang baru dengan tambahan pemisahan PT.

Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya status badan hukum Perseroan           

Pada Undang-undang Perseroan Terbatas Lama dijelaskan beberapa pasal diantaranya adalah :

Pasal 114

Perseroan sendiri dapat bubar apabila :

  1. keputusan RUPS;
  2. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
  3. penetapan Pengadilan.

Sedangkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Baru diatur beberapa pasal yakni :

Pasal 142

(1)     Pembubaran Perseroan terjadi:

  • a.   berdasarkan keputusan RUPS;
  • b.  karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  • c.  berdasarkan penetapan pengadilan;
  • d. Dicabutnya PT karena terjadikepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan kerugian telak dari seluruh pemodal atau pemilik saham;
  • e. Perseroan juga terlibat utang, dimana keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  • f.  karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komentar PIHI:

Dalam undang-undang terbaru telah ditambahkan 2 (dua) alasan yang berhubungan dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau alasan karena “dicabutnya izin usaha Perseroan. Mengingat ada beberapa PT yang harus gulung tikar bukan karena alasan RUPS atau lainnya namun karena kepailitan yang tidak bisa diatasi lagi.

Undang Undang Perseroan Terbatas 2015

Undang Undang Perseroan Terbatas 2017

Undang Undang Perseroan Terbatas 2016

Undang Undang Perseroan Terbatas 2014

UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Doc

Uu Perseroan Terbatas No 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Tentang Perseroan Terbatas

Comments are closed.