Undang-undang Pendirian Perseroan Terbatas

Seorang pengusaha yang ingin mendirikan unit usaha berbentuk perseroan terbatas harus mematuhi persyaratan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Syarat dan ketentuan ini bukan diatur atau ditetapkan oleh institusi, tetapi telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Dengan adanya undang-undang ini, perseroan menjadi unit usaha yang legal secara hukum. Segala aktivitasnya, mulai dari pendirian perseroan hingga proses menjalankan kelembagaannya diatur penuh oleh Undang-undang. Berbagai syarat yang ditetapkan pada proses pendirian perseroan pun merupakan amanat dari undang-undang.

Undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Undang-undang telah berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum Undang-undang ini lahir, Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) sebelumnya mengacu pada UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

Undang-undang tahun 1995 lahir untuk mengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 36 sampai 56, serta segala perubahan terkait dasar hukum perseroan terbatas.

Adapun ketentuan pendirian perseroan terbatas dalam UUPT nomor 40 tahun 2007 diatur dalam pasal 7. Dalam pasal tersebut, ketentuan pendirian perseroan terbatas ialah:

  • Didirikan oleh dua orang atau lebih yang ditegaskan oleh adanya akta berbahasa Indonesia yang dibuat Notaris;
  • Pendiri perseroan terbatas wajib mengambil bagian saham saat didirikan. Namun hal ini tidak berlaku saat peleburan;
  • Memperoleh status sebagai badan hukum setelah mendapatkan legalitas melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM;
  • Setelah memperoleh status dan saham dipegang oleh pendiri perusahaan, dalam jangka waktu enam bulan, saham tersebut wajib dialihkan kepada orang lain;
  • Jika sampai enam bulan saham masih dimiliki oleh dua orang pendiri, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan; dan

 

Comments are closed.