Skip to main content

Proses Pendirian PT Sebagai Badan Hukum

Proses Pendirian PT Sebagai Badan Hukum

Proses Pendirian PT Sebagai Badan HukumProsedur dan Syarat Pendirian PT di Tahun 2018

Jika dilihat dari sisi hukum perjanjian, maka pendirian Perseroan menjadi badan hukum adalah bersifat “kontraktual” yakni berdirinya Perseroan ialah akibat yang berasal dari perjanjian, yang juga memiliki sifat “konsensual” yakni adanya kesepakatan pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk mendirikan suatu Perseroan.

Berdasar Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana satu orang maupun lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Peraturan tersebut sesuai dengan Psl 7 ayat 1 UUPT yang memuat tentang pendirian suatu Perseroan yang sah wajib didirikan minimal oleh dua(2) “orang” atau lebih. Selaras dengan penjelasan dalam Psl 7 ayat 1 UUPT tadi, yang dimaksudkan dengan “orang” ialah orang perseorangan, bisa warga negara Indonesia ataupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Aturan dalam ayat ini menerangkan prinsip yang diatur berdasarkan Undang Undang PT bahwa pada pokoknya sebagai suatu badan hukum Perseroan dibuat berdasarkan perjanjian, oleh karena itu wajib memiliki lebih dari satu(1) orang pemegang saham dalam perseroan.

Seterusnya, supaya perjanjian pendirian Perseroan menjadi sah, wajib memenuhi syarat adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kesepakatan, suatu sebab yang halal dan mengenai suatu hal tertentu, (Pasal 1320 KUHPerdata), dan juga berdasar Pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjian pendirian suatu Perseroan tersebut mengikat para pihak pembuatnya sebagai undang-undang bagi mereka.

Cara Mendirikan PT
Langkah-Langkah Mendirikan Perusahaan (PT)
Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru
Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum
Empat Tahap Membuat PT (Perseroan Terbatas)
Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Bagaimana Cara Mendirikan Usaha Berbadan Hukum?

You may also like