Cara Mendirikan Perseroan Terbatas di Bidang Konstruksi

Banyak sektor perdagangan dan jasa yang bisa dijadikan usaha. Saat ini, telah banyak perusahaan yang bergerak dalam memproduksi segala jenis barang maupun jasa. Salah satu perusahaan jasa yang banyak berdiri di Indonesia adalah perusahaan konstruksi.

Perusahaan konstruksi atau jasa kontraktor merupakan perusahaan yang menawarkan jasa di bidang pembangunan. Masyarakat lebih akrab mengenal perusahaan ini dengan perusahaan “pemborong”. Ini disebabkan, sistem kontraktor bangunan yang ditawarkan biasanya bersifat memborong berbagai jenis pekerjaan dalam satu paket pekerjaan yang dibayar per hari.

Nah, melihat tingginya pembangunan infrastruktur atau properti di Indonesia, peluang membuka usaha kontraktor merupakan hal yang menjanjikan. Usaha ini bisa didirikan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi, maupun yang nonberbadan hukum seperti CV dan Firma.

Pendirian jasa konstruksi berbadan hukum perseroan terbatas mengikuti ketentuan pendirian PT berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Selanjutnya, perseroan terbatas di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikasi sesuai klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksinya.

Sertifikasi tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau asosiasi yang mendapatkan akreditasi dari LPJK tingkat nasional. Proses sertifikasi tersebut menilai kualifikasi dan klasifikasi dari jasa konstruksi yang ditawarkan perusahaan. Setelah sertifikasi dilakukan, perusahaan akan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Setelah mendapatkan SBU, perusahaan kembali melakukan registrasi SBU kepada LPJK. Syarat lain yang harus dimiliki perusahaan konstruksi adalah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). IUJK dikeluarkan oleh pemerintah kota/kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan konstruksi tersebut.

Perolehan IUJK ini dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota/Bupati bersangkutan dengan mengisi formulir yang tersedia. Formulir tersebut dilampirkan bersama fotokopi SBU yang telah diregistrasi LPJK dan fotokopi bukti pembayaran administrasi IUJK/ Beberapa dokumen lain dilampirkan sesuai dengan ketentuan setiap pemerintah daerah.

Comments are closed.