Sumpah Janji Jabatan Notaris

Sumpah Janji Jabatan Notaris

“Saya bersumpah/berjanji:

  • Bahwa saya akan menjalani jabatan saya secara jujur, amanah, mandiri, saksama, dan tidak berpihak.
  • Bahwa saya akan setia & patuh terhadap Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan undang – undang lainnya.
  • Bahwa saya dpat diangkat dalam jabatan tersebut, berdasarkan nama / dalih apa pun, baik secara tidak langsung maupun langsung , tidak akan memberikan & tidak akan pernah / menjanjikan apapun kepada siapa pun.
  • Bahwa saya akan merahasiakan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya dan isi akta.
  • Bahwa saya akan menjaga sikap, perilaku dan tingkah laku saya, dan akan menjalani kewajiban saya berdasarkan kode etik kehormatan ,profesi, martabat, & pertanggung jawaban saya sebagai Notaris.

Pada saat kita mengucapkan janji atau disumpah (menurut agama masing-masing) sebagai Notaris, Pengucapan sumpah dan janji tersebut harus dilakukan secara lantang dan jelas. Setelah selesai pengucapan janji /disumpah kita bisa membayangkan bahwa kita dapat dipercaya untuk memegang amanah dalam menjalankan tugas jabatan sbg Notaris. Terkadang tanpa kita sadari, bahwa janji yang pernah kita lontarkan atau sumpah mengandung inti yang sangat mendalam yang harus kita jalani dan keterikatan kita selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, biasanya setelah pengucapan sumpah & menjalankan tugas jabatan sehari-hari, terkadang kita lupa dengan janji yang pernah kita ucapkan dan isi sumpah, seakan-akan janji atau sumpah tersebut hanya merupakan hanya untuk memenuhi persyaratan formal atau Dekorasi Bibir saja demi memulai tugas jabatan sebagai Notaris.

Dalam janji atau sumpah tersebut mengandung dua hal yang harus kita pahami, yaitu :

(1) secara garis lurus bahwa kepada masyarakat dan negara, artinya Negara telah memberi kepercayaan kepada kita untuk mnjalankan sebagain tugas Negara dlam bidang Hkm Perdata, yakni dalam pembuatan alat bukti yang sah yaitu akta yang memiliki kekuatan bukti yang kuat, & kepada masyarakat yang telah mempercayai bahwa Notaris mampu menyatukan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan / merahasiakan segala keterangan / ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.

(2) secara garis lurus bahwa kita wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, karena janji atau sumpah yang kita lontarkan berdasarkan agama kita masing-masing, maka dengan demikian yaitu memiliki arti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan akan diminta pertanggung jawaban dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) perihal sumpah/janji Notaris ditekankan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta serta keterangan yang didapati dalam pelaksanaan jabatan saya…”, & Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris memilik kewajiban untuk – “merahasiakan segala bentuk / sesuatu perihal akta yang dibuatnya & seluruh keterangan yang dicapai guna pembuatan akta telah sesuai dengan sumpah/janji jabatan, terkecuali undang-undang menentukan lain”.

Secara umum Notaris memilik kewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta serta keterangan yang didapati dalam proses pembuatan akta Notaris, terkecuali telah diperintahkan oleh perundang-undangan bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan serta memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, maka dari itu memiliki batasan hanya undang-undang saja yang dicapai dalam memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta & keterangan/pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga Kewajiban Ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Didalam kewajiban ingkar itu merupakan susunan yg sangat penting yg telah diberikan oleh UUJN kpd para Notaris, tetapi dalam prakteknya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak -pihak Notaris, bahkan rata – rata Notaris ketika diperiksa oleh MPD, MPW atau MPP atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau dalam persidangan lebih suka “angkat bicara” untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh dihadapan Notaris, sehingga terkadang jabatan kepercayaan jabatan Notaris telah dicederai oleh para Notaris sendiri.

Dalam hal ini muncul pertanyaan, kapan kewajiban ingkar dapat dilaksanakan ? Kewajiban ingkar bisa dilaksanakan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta keterangan atau pernyataan dari Notaris yang bersangkutan dengan akta yang pernah atau telah dibuat oleh dihadapan Notaris yang berkaitan.

Notaris mempunyai jabatan yang dipercayakan untuk wajib utk simpan rahasia perihal keterangan / pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta serta akta yang dibuatnya, terkecuali UUD yang diperintah untuk terbuka dalam rahasia tersebut dan memberikan pernyatan atau keterangan tersebut terhadap pihak yang memintanya. Tindakan hal ini adalah suatu hal yg wajib Notaris yang didasari ketentuan Pasal 4 (2) Undang Undang Jabatan Notaris & Pasal 16 (1-e) Undang Undang Jabatan Notaris. Jika nyatanya Notaris sbg tersangka / saksi tergugat maupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris harus terbuka rahasia dan memberikan pernyataan / keterangan yg seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan dalam UUD tidak diperintahkannya, maka didasari dari pihak untuk pengaduan merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat mengambil keputusan atas Notaris tersebut, keputusan Notaris seperti ini dapat dikenai Pasal 322 ayat (1) & (2) KUHP, yaitu membuka atau bongkar rahasia, sementara  Notaris berhak untuk menyimpan. Pada kondisinya sebagai saksi dalam perkara perdata Notaris boleh meminta utk dibebaskan dari haknya dalam pemberian saksi, dikarenakan jabatannya berdasarkan UUD yang wajib untuk merahasiakannya.

Kalau kata Aa Gym, jagalah hati, maka untuk para Notaris, jagalah mulut dan lidah yang tidak berguna yang dapat mengotori dunia Notaris. Untuk itu mari kita jalani Kewajiban Ingkar Notaris yang telah ada dan melekat pada Notaris demi menjalani tugas jabatan sebagai Notaris karena telah dilindungi UUD (Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris & Pasal 16 ayat (1-e UUUJN)).

Comments are closed.