Perbedaan PPAT Notaris dan PPAT Camat

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memang sedikit vital, karena mengurus pembuatan akta autentik di bidang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah kepada masyarakat sesuai amanat Undang-undang.

Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan, PPAT diangkat oleh Menteri yang memegang urusan agraria, dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Daerah RI. Pengangkatan dilakukan untuk memberikan kewenangan kepada PPAT untuk menjalankan tugas dan fungsinya di satu daerah kerja tertentu.

Dalam menjalankan tugasnya, PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris. Pada awalnya, jika berdasarkan peraturan tersebut, PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, dan konsultan atau penasihat hukum. Namun, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 yang merevisi PP No. 37/1998, rangkap jabatan yang dapat dilakukan PPAT hanya sebatas menjadi Notaris saja.

Dengan merangkap sebagai Notaris, maka PPAT menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris. PPAT juga perlu patuh terhadap kode etik Notaris yang dalam pengawasannya dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Penempatan wilayah kerja Notaris diatur dalam formasi yang ditetapkan Kementerian Agaria/Badan Pertanahan Nasional. Artinya, pasca dilantik dan diambil sumpah jabatan, PPAT diwajibkan melakukan praktik di wilayah dimana dibutuhkan formasi PPAT. Jika dalam satu wilayah jumlah formasi PPAT-nya terpenuhi, maka wilayah tersebut sudah ditutup untuk melakukan praktik PPAT.

Beberapa wilayah memang memiliki jumlah PPAT yang kurang. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan penetapan PPAT sementara. PPAT sementara ini ialah mengangkat pihak-pihak tertentu di luar kualifikasi seorang PPAT untuk diangkat sebagai PPAT. Tugas PPAT Sementara dihentikan jika sudah ada PPAT yang bekerja di tempat tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 37, yang diangkat menjadi PPAT Sementara ialah Camat atau Kepala Desa. Peran PPAT Sementara ini sangat signifikan untuk menunjang legalitas tanah, terutama di wilayah pedesaan yang minim seorang PPAT. Pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat di kawasan pedesaan harus dilakukan untuk mencegah adanya konflik yang disebabkan tidak adanya sertifikat atau bukti kepemilikan tanah.

Namun, sekali lagi, peran PPAT Sementara oleh Camat/Kepala Desa dilakukan manakala tidak ada PPAT yang bertugas di wilayah itu. Jika ada PPAT yang bertugas, maka peran-peran tersebut selayaknya sudah dilimpahkan kepada PPAT.

Comments are closed.