Skip to main content

Notaris , Pengertian,Tugas Wewenang Kewajiban Notaris

Artikel ini dikumpulkan untuk lebih mengetahui tentang pengertian Notaris di Indonesia, tugas dan wewenang Notaris serta kewajibannya termasuk persamaan dan pengertian Notaris dan PPAT, dan menjawab pertanyyan tentang gaji Notaris, dengan ini kami berikan beberapa info dari daftar pertanyaan yang sering diajukan mengenai Notaris meaning :

Pengertian Notaris

Pengertian Notaris :

Notaris adalah Pembuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang Undang No. 30 thn 2004 tentang Jabatan Notaris

Pengertian Notaris dan PPAT :

Notaris : adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
PPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Syarat Menjadi Notaris

Tugas Dan Wewenang Notaris :

Tugas Notaris

1. Membukukan surat-surat yang dibuat di bawah tangan dan mendaftar dalam satu buku khusus (waarmerking).

2. Membuat kopi dari surat asli dibawah tangan berupa salinan yang didalamnya memuat uraian sebagaimana ditulis serta digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

3. Melakukan pengesahan atas kecocokan fotokopi dengan asli suratnya (legalisir).

4. Memberikan penyuluhan / penjelasan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

5. Membuat akta-akta perjanjian yang berhubungan dengan pertanahan.

6. Membuat akta risalah lelang.

7. Membuat Akta pendirian Koperasi,  Pendirian PT, Yasayasan dan lainnya

8. Membetulkan kesalahan penulisan dan/atau kesalahan pengetikan yang terdapat pada minuta akta yang sudah di tanda tangan,

dengan membuat berita acara (BA) serta memberikan catatan tentang hal tersebut dalam minuta akta asli

dengan menyebutkan nomor BA pembetulan dan tanggal, serta salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.

Kewenangan Notaris

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan

dan/atau yag dikhendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta,

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. menetapakan kepastian tanggal pembuatan suatu surat di bawah tangan dan mengesahkan tanda tangan dan dengan mendaftar dalam buku khusus (yang disebut juga legalisasi).

Legalisasi adalah suatu tindakanpengesahan tanda tangan dan menetapkan kepstin tanggal surat dibawah tangan

yang dibuat/disusun sendiri oleh perseorangan atau oleh pihak-pihak diatas kertas yang bermaterai cukup

yang di tanda tangani di hadapan Notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

Tugas Dan Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris menurut UUJN 

1. Bertindak mandiri, seksama,  jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait salinan akta, grosse akta, dan kutipan akta yang berdasarkan minuta akta;

2. Wajib memberikan penjelasan dalam perbuatan hukum terkait akta yang dibuat dihadapannya;

3. Membuat asli akta dalam bentuk minuta akta serta menyimpannya kedalam bagian dari protokol Notaris,

dan notaris harus menjamin kebenarannya; Notaris tidak diwajibkan menyimpan minuta akta

apabila akta yang dibuat notaris dalam bentuk akta originali.

4. Menjalankan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, terkecuali ada suatu atau beberapa alasan untuk menolaknya.

5. Kewajiban untuk merahasiakan yakni merahasiakan segala suatu yang berhubungan

dengan dokumen-dokumen , akta dan/ surat-surat lainnya dengan tujuan supaya melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pembuatan akta.

6. Menjilid semua akta yang dibuatnya dalam tempo 1 bulan menjadi 1 (satu) bundel/buku

yang didalamnya memuat tidak lebih dari 50 akta, dan bila jumlahnya lebih maka bisa dijilid dalam satu  buku lainnya,

mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

Hal ini dimaksudkan bahwa surta-surat/dokumen-dokumen resmi yang bersifat otentik tersebut

sangat memerlukan pengamanan baik terhadap isi akta maupun terhadap akta itu sendiri

dengan tujuan mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayarnya dan atau tidak diterimanya surat berharga;

8. Membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulannya

dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM

paling lambat tanggal 5 tiap bulannya serta melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;

9. Memasukan dalam catatan di dalam repotrorium mengenai tanggal pengiriman daftar wasiat pd setiap akhir bulan;

10. Mempunyai stempel/cap yang memuat lambang negara RI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan jabatan, nama, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

11. Membacakan akta di hadapan pengahadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;

12. Menerima magang calon notaris

Pengertian Notaris Menurut Para Ahli :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik

mengenai semua penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum,  perbuatan, perjanjian

dan atau oleh yang berkepentingan (pihak-pihak) dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,

bertugas/kewajiban menjamin kepastian tanggalnya,selanjutnya menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya ataupun grosse akta,

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Tugas Dan Kewajiban Notaris

 

Notaris Meaning :

Notary is the Author of Authentic Deed and other authorities under Law no. 30 thn 2004 regarding Position of Notary

Akta Notaris In English :

Pengaturan Bahasa Akta Pasal 43 UU Jabatan Notaris

(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

(4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

(5) Jikalau  Notaris tidak dapat menjelaskannya atau menerjemahkan , Akta tersebut dijelaskan atau diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi.

(6) Apabila  terdapat perbedaan tafsir terhadap isi Akta , maka yang harus digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Keterangan

(1) Pada prinsipnya Akta Notaris wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia

(2) Jika Penghadap tidak mengerti Bahasa Indonesia, Notaris wajib menerjemahkan (secara lisan atau tertulis)

(3) Akta Notaris dapat dibuat dalam Bahasa Asing, dengan Kewajiban Notaris untuk menerjemahkan Akta ke dalam Bahasa Indonesia (secara tertulis)

(4) Notaris dapat meminta bantuan penerjemah resmi (tersumpah) untuk menerjemahkan atau menjelaskan Akta

(5) Penerjemah resmi (tersumpah) apabila digunakan, wajib ikut menandatangani minuta Akta Notaris

(6) Keterangan mengenai pembacaan, penerjemahan lisan atau penerjemahan tertulis, atau penjelasan dinyatakan pada Akhir Akta

Notary Definition :

a person authorized to perform certain legal formalities, especially to draw up or certify contracts, deeds, and other documents for use in other jurisdictions.

Notarise : have (a document) legalized by a notary. (notary office ,notaries )

Notary Public : is a person appointed by a state government, e.g., the governor, lieutenant governor, state secretary,

or in some cases the state legislature, and whose primary role is to serve the public as an impartial witness

when important documents are signed. Since the notary is a state officer, a notary’s duties may vary widely from state to state

and in most cases bars a notary from acting outside his or her home state unless they also have a commission there as well.

Perbedaan Notaris Dan PPAT :

1. Dasar Hukum :

Notaris : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 : tentang Jabatan Notaris (UUJN)

PPAT : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 : tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT)

2. Pengangkatan :

Notaris : oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

PPAT : oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

3. Definisi :

Notaris : Pasal 1 UUJN : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini.

PPAT : Pasal 1 PJPPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

4. Wewenang :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

PPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Fungsi Notaris dan Tugas Notaris Dalam Jual Beli Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Notaris tidak lagi berhak membuat Akta Jual Beli tanah. Wewenang itu selanjutnya diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Mengenai detailnya :  Fungsi dan Tugas Notaris dalam Jual Beli Tanah

Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Syarat Menjadi Notaris

1. Warga Negara Indonesia

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Berumur paling sedikit 27 tahun

4. Sehat Jasmani dan Rohani

5. Berijasah Sarjana Hukum dan Lulusan Jenjang Strata 2 Kenotariatan

6. Telah menjalani Magang atau secara nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 3 tahun berturut – turut pada kantor Notaris atas rekomendasi Organisasi Notaris atau atas prakarsa sendiri setelah lulus pendidiakn strata dua kenotariatan

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang – undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Profesi Notaris :

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dilihat bahwa istilah Notaris berarti adalah orang yang mendapat kuasa dari Pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM RI) untuk mengesahkan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dsb.

Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi (Inggris-Indonesia) dikenal dengan istilah Notary Public artinya sama dengan Notaris, yaitu pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Menurut kamus hukum black law dictionary, menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris.

 Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:

1. Warga Negara Indonesia

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Berumur paling sedikit 27 tahun

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Berijazah Sarjana Hukum dan Lulusan Jenjang Strata dua kenotariatan, dengan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

6. Telah menjalani masa magang dan/atau secara nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada Kantor Notaris baik melalu rekomendasi Organisasi Notaris maupun atas prakarsa sendiri setelah lulus Pendidikan Strata dua Kenotariatan (M.Kn)

7. Tidak berstatus sebagai advokat, pejabat negara, pegawai negeri   atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Seorang Notaris dapat berhenti dari jabatan notarisnya atau seorang notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan notarisnya, karena:

1. Meninggal dunia

2. Telah berumur 65 tahun ketentuan umur dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

3. Karena permintaan sendiri untuk diberhentikan dari jabatan notaris

4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari tiga tahun.

5. Merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pejabat negara, advokat, dan jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang.

Kewenangan Notaris

Adapun yang merupakan kewenangan dari seorang notaris adalah sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian, perbuatan, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (pihak-pihak) untuk dinyatakan dalam akta otentik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula untuk:

3. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tanda tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

4. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

5. Membuat copy asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uarian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

6. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;

7. Memberikan penyuluhan hukum dengan pembuatan akta.

8. Seorang notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peundang-undangan seperti akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang.

Kewajiban dan Larangan Notaris dalam menjalankan Profesi

Kewajiban dan Larangan Notaris dalam menjalankan Profesi

Kewajiban dan Larangan Notaris tercantum dalam Pasal 3, 4 dan 5 Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa INl pada tanggal 28 Januari 2005 di Bandung.

Kode etik Notaris mengacu pad a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004.

Undang-Undang Jabatan Notaris tegas dalam hal kewajiban dan larangan terhadap profesi Notaris, seperti yang tercantum dalam Pasal 15,16 dan 17.

Dalam Kode Etik Notaris berupa kewajiban maupun larangan untuk profesi Notaris dapat dijabarkan sebagai berikut :

Etika kepribadian notaris:

1. Memiliki moral, akhlak, dan kepribadian yang baik,

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris

3. Taat hukum berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan AD ART Ikatan Notaris Indonesia

4. Memiliki perilaku professional

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan

Etika Melakukan Tugas dan Jabatan:

1. Bertindak jujur, mandiri tidak berpihak penuh rasa tanggung jawab.

2. Menggunakan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya sehari-hari.

3. Memasang papan nama di depan kantornya menurut ukuran yang berlaku.

4. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pernbuatan, pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan di kantor kecuali dengan alasan-alasan yang sah.

5. Tidak melakukan promosi melalui media cetak ataupun elektronik.

6. Dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang ada sebagai perantara dalam mencari klien.

Etika pelayanan terhadap klien

1. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan negara dan masyarakat.

2. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik tanpa membedakan status ekonominya dan atau status sosialnya.

3. Memberikanlayanan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya kepada masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium

4. Dilarang untuk  menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh orang lain

5. Dilarang untuk mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani

6. Dilarang berusaha agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya

7. Dilarang melakukan tindakan pemaksaan kepada klien seperti menahan berkas yang telah diserahkan dengan. maksud agar klien tetap membuat akta kepadanya.

Etika hubungan sesama rekan notaris

1. Aktif dalam organisasi notaris

2. Saling membantu, saling menghormati sesama rekan Notaris dalam suasana kekeluargaan

3. Harus saling menjaga kehormatan dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris

4. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama netarts, baik moral maupun material

5. Tidak menjelekkan ataupun mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan notaris lainnya dan ditemui kesalahan-kesalahan yang serius atau membahayakan kilennya, maka notaris tersebut wajib memberitahukan dengan cara tidak menggurui, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

6. Dilarang membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.

7. Tidak menarik karyawan notaris lain secara tidak wajar

Kode Etik ini wajib diikuti oleh seluruh anggota maupun seseorang yang menjalankan profesi Notaris.

Hal ini mengingat bahwa profesi notaris sebagai pejabat umum yang harus memberikan rasa aman serta keadilan bagi para pengguna jasanya.

Untuk memberikan rasa aman untuk para pengguna layanan jasanya, Notaris hendaknya harus mengikuti seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Notaris harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan terhadap masyarakat maupun kliennya.

Kewajiban maupun larangan yang ada merupakan petunjuk moral dan aturan tingkah laku yang ditetapkan bersama oleh anggota notaris dan menjadi kewajiban bersama oleh seluruh anggota notaris dalam mewujudkan masyarakat yang tertib..

Penegakan Hukum Kode Etik Notaris

Pengertian Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakkan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:

1. Teguran peringatan dengan tujuan supaya menghentikan tindakan pelanggaran dan jangan berbuat lagi

2. Pembebanan kewajiban tertentu (denda da/atau ganti kerugian)

3. Pengucilan atau Penyisihan (pencabutan hak-hak tertentu)

4. Pengenaan sanksi badan (pidana mati dan/atau pidana penjara) Dalam pelaksanaannya tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati segala norma-norma yang telah ditetapkan.

Penegakan kode etik Profesi Notaris adalah suatua usaha melaksanakan kode etik jabatan Notaris sebagaimana mestinya serta mengawasi pelaksanaannya dalam menjalankan jabtannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan bila terjadi pelanggaran untuk dapat memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Penegakan hukum Kode Etik Notaris  meliputi: Sanksi, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan sanksl, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada tingkat Pertama, Banding dan Terakhir, Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik.

Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris

Beberapa contoh pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh oknum Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu :

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal di dalam akta itu sendiri disebut dan dinyatakan “dengan dihadiri saksi-saksi”

2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Notaris

3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangai di hadapan Notaris, bahkan minuta Akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan

4. Notaris membuat akta notaris  diluar wilayah jabatan/kewenangannya, akan tetapi Notaris tersebut mencantumkan di dalam akta tersebut seakan-akan dilangsungkan dalam wilayah hukum jabatannya atau seakan-akan dilakukan sesuai tempat kedudukan jabatan dari Notaris tersebut.

5. Seorang Notaris membuka satau atau lebih kantor cabang dengan cara pembuatan akta dilakukan di setiap cabang dalam  waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta Notaris yang seakan-akan kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Pelanggaran menurut Kode etik Notaris diatur dalam Pasal1 angka (9) yaitu pelanggaran adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

Sanksi Jika Seorang Notaris Melanggar Kode Etik

1. Sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pefanggaran Kode Etik Notaris dapat berupa : peringatan, teguran,  schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetfing (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tdakhormat dari keanggotaan Perkumpulan

2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana tersebut di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik notaris  disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Yang dimaksud sebagai sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai upaya , sarana, dan alat pemaksa disiplin dan ketaatan  setiap anggota perkumpulan ataupun orang lain yang sedang memangku dan/atau menjalankan jabatan sebagai Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang merupakan suatu alat perlengkapan perkumpulan yang mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik notaris termasuk di dalamnya juga menjatuhkan sanksi untuuk pihak pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing .

Dewan Kehormatan adalah suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang merupaka alat perlengkapan Perkumpulan sebagai yang bertugas untuk:

  • Melakukan  pembinaan, pengawasan, bimbingan, pembenahan anggota agar dapat menjunjung tinggi Kode Etik.
  • Memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan-ketentuan kode etik baik yang bersifat internal ataupun juga yang tidak mempunyai kaitan terhadap kepentingan masyarakat secara langsung
  • Memberikan pendapat dan saran kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan Notaris
  • Dewan Kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang baik yang sifatnya “internal” atau yang tidak mempunyai kaitan terhadap kepentingan masyarakat secara langsung (pasal 1 ayat 8 bagian a);
  • Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang baru akan membuat putusannya mengenai terbukti atau tidak terbuktinya pelanggaran kode etik profesi serta penjatuhan sanksi kepada pelanggarnya, setelah mendengar keterangan dan pembefaan diri dari keperluan itu. Bila dalam putusan sidang dewan kehormatan daerah terbukti adanya pelanggaran kode etik, maka sidang sekaligus “menentukan sanksi” terhadap pefanggarnya. (pasal 9 ayat (5).
  • Sanksi peringatan dan teguran yang diambil oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya, tetapi sanksi pemecatan (onzetting) atau pemberhentian sementara (schorsing) dari keanggotaan diputusakan terkebih dahulu dengan pengurus Dasarnya (Pasaf 9 ayat (8).
  • Penjatuhan sanksi dan Pemeriksaan pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah (Pasal 10).
  • Putusan yang berisi penjatuhan sanksi (onzetting) pemecatan  atau pemecatan sementara (schorsing) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Bilamana pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama sudah dilakukan oleh Pihak Dewan Kehormatan Wilayah, dan berhubung kepada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuknya Dewan Kehormatan Daerah, maka oleh karena itu keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.  Pemeriksaan dan Penjatuhan saksi di tingkat terakhir dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat (pasal 11).
  • Putusan yang berisi penjatuhan sanksi (onzetting) pemecatan  atau pemecatan sementara (schorsing)  dari keanggotaan perkumpulan organisasi yang dilakukan oleh pihak Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan dan atau dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh dewan Kehormatan Daerah, dewan Kehorrnatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
  • Dalam hal pemecatan sementara secara rinci tertuang dalam pasal 13. Dalam hal pengenaan sanksi sanksi onzetting  demikian juga  pemecatan sementara (schorsing) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tugas Asisten Notaris :

Untuk menunjang tugas-tugas di kantor, seorang Notaris membutuhkan karyawan yang cakap untuk menyiapkan dan menyelesaikan akta-akta atau melakukan administrasi akta atau dokumen penting lain. Akta yang dibuat Notaris merupakan dokumen negara yang mesti dijaga secara baik.

Tugas Admin Notaris :

Tugas dari pegawai adminstrasi kantor notaris akan bervariasi tiap kantornya, terdapat beberapa keahlian utama yang dibutuhkan untuk menempati posisi ini. Antara lain tugasnya utamanya adalah organisasi dan komunikasi.

  • Mengatur pendokumentasian atau mengatur tata kearsipan dari administrasi kantor Notaris. Mengatur setiap akta yang dibuat oleh Notaris secara tertata dengan seksama, rapi, karena akta-akta tersebut bagian dari Protokol Notaris yang merupakan Arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab.
  • Komunikasi, Pegawai admin kantor Notaris harus memiliki kemampuan berkomunikasi melalui telepon dengan  baik serta suara yang ramah menyenangkan. Sebagai administrasi kantor Notaris, umumnya akan berbicara kepada  tamu : klien, penyalur, dan   professional lainnya. Admin Kantor Notaris  dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan, meneruskan penelepon ke rekan kantor lainnya bila perlu mengetahui alamatnya.
  • Penjadwalan.Pegawai admin kantor Notaris , mempunyai tanggung jawab untuk mengatur penjadwalan pertemuan dan acara kantor notaris.  Mempunyai  tanggung jawab pada satu orang atau keseluruhan staf lainnya. Seperti meliputi berbagai urusan seperti pengaturan janji dengan klien atau meng arrange/merencanakan pertemuan berkala staf mingguan. Tidak jarang, pegawai admin kantor juga berfungsi sebagai asisten pribadi sehingga Anda juga kemungkinan akan mengurusi peralatn kantor atau servis komputer, konfirmasi pemesanan makan  atau menyiapkan akomodasi perjalanan.
  • Komunikasi. Sebagai admin kantor notaris, sering akan menjadi suara perusahaan, sering berbicara untuk dan atas nama Notaris. Dalam tugas ini,  harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik karena merupakan syarat yang sangat signifikan. Admin kantor notaris akan berkomunikasi langsung dengan orang dalam dan atau luar kantor,  juga  bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi-informasi penting mengenai pekerjaan dan sitematis pekerjaan. Komunikasi  melalui telefon,berlangsung tatap muka,  melalui faks, surat,  bahkan melalui email.
  • Entri data. Bergantung pada perusahaan dan profesi, salah satu  tanggung jawabnya untuk membuat, menyusun dan memelihara data lembar kerja atau memasukkan infromasi ke dalam database perusahaan. Sebagai contoh, pegawai admini kantor notaris menyimpan data klien  dan dokumen lainnya dalam suatu file tersendiri  dan juga mempunyai penyimpanan catatan-catatan rinci mengenai infromasi klien: alamat,  alamat, nomor kontak, email dan catatan layanan.
  • Pengorganisasi. Ini adalah satu tuga yang paling inklusif dan  paling penting. Admini kantor notaris harus dapat memberikan sentuhan organisasi, efektivitas dan efisiensi ke seluruh unsur – unsur di dalam kantor dan dalam aspek-aspek lainnya. Semua dilakukan dengan pemeliharaan sistem pengarsipan yang teratur dan rapi.

Tugas Karyawan Notaris :

1. Membantu pekerjaan Notaris,

2. Melakukan perjanjian dengan klien,

3. Melakukan pengecekan terhadap ketelitian dan kerapian hasil data entry, Melaporkan kepada pimpinan.

4. Menjadwalkan akad serta rapat,

5. Mengurus dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta,

6. Menyusun dan merapikan dokumen-dokumen penting

7. Mengentry data dari identitas KTP dan dokumen lainnya ke dalam form yang ditentukan oleh Kantor,

8. Merapikan administrasi kantor

9. Mengatur data klien,

Cara Kerja Notaris atau Teknis Pembuatan Akta Notaris

  • Sebelum Pembuatan Akta
  • Pada Saat Pembuatan Akta
  • Sesudah Pembuatan Akta

Sebelum Pembuatan Akta

  • Dokumen Para Pihak (Ktp, Npwp, Kk, Buku Nikah, )
  • Dokumen Objek ( Sertifikat, Ajb, Pbb, Dll)
  • Pembuatan Tanda Terima Penyerahan Dokumen

Pada Saat Pembuatan Akta

  • Pembacaan Akta oleh Notaris
  • Paraf Tiap Halaman”,
  • Penandatanganan
  • Cap Jempol

Sesudah Pembuatan Akta

  • Penyusunan Minuta Akta
  • Pembuatan Covernote/ Surat Keterangan
  • Pembuatan Salinan
  • Penyerahan Salinan ( Tanda Terima)

You may also like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *