Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang

Aktivitas jual beli barang melalui sistem lelang kerap dilakukan di kita. Praktiknya ialah barang dijual dengan cara ditawarkan kepada penawar atau calon pembeli. Suatu barang dibuka dengan batas harga tertentu, kemudian setiap penawar mengeluarkan harga beli yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan. Barang selanjutnya akan diberikan kepada penawar yang menawar dengan harga tertinggi.

Aktivitas lelang seperti ini diselenggarakan oleh Pejabat Lelang, atau pejabat khusus untuk mengurusi urusan lelang. Pada penyelenggaraan lelang, Pejabat Lelang biasanya dibantu oleh Pemandu Lelang yang bertugas menawarkan harga dan menjelaskan barang yang akan dilelangkan.

Pejabat Lelang merupakan pejabat negara yang diangkat berdasarkan perundang-undangan dan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan lelang. Pejabat Lelang diklasterisasi menjadi 2 macam, yaitu Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.

Pejabat Lelang Kelas I merupakan pejabat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  Kementerian Keuangan RI yang melaksanakan segala jenis lelang, mulai dari lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Sementara Pejabat Lelang Kelas II merupakan pejabat di luar pegawai Ditjen yang diberi wewenang melaksanakan lelang nonsukarela.

Pejabat Lelang Kelas II bisa dari Notaris, Penilai, maupun pensiunan Ditjen Kekayaan Negara yang proses pengangkatannya dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan.

Notaris diangkat menjadi Pejabat Lelang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006. Dasar hukum lainnya, yaitu Peraturan Lelang (Vendu Reglement) dan Pasal 7 Instruksi Lelang (Vendu Instructie) juncto Pasal 4 Ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Pengangkatan sebagai Pejabat Lelang dilakukan dengan pertimbangan bahwa Notaris tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan lelang yang cukup, serta memiliki wilayah kerja yang sama dengan tempat lelang akan diselenggarakan.

Selanjutnya, sebagai Pejabat Lelang, Notaris berwenang untuk membuat Akta Risalah Lelang dari hasil lelang. Akta ini berisi risalah aktivitas lelang yang merupakan dokumen berita acara resmi terkait jalannya proses penjualan di muka umum atau lelang. Akta ini disusun sistematis dan dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Dalam melakukan kewenangannya, Notaris sebagai Pejabat Lelang diawasi penuh oleh Pengawas Lelang, dalam hal ini Ditjen Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di wilayah bersangkutan.

Comments are closed.