Kewenangan Notaris di Bidang HAKI

Kewenangan Notaris di Bidang HAKI

Berbagai penemuan di segala bidang oleh masyarakat sejatinya harus mendapat pengakuan di bidang hukum. Untuk itu, berbagai penemuan dan karya cipta ini sejatinya harus dilindungi secara hukum, baik dari sisi produk maupun penemunya. Perlindungan secara hukum ini kerap kita kenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah membuka ruang-ruang pelayanan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) ataupun konsultan HKI yang terdaftar, pemilik hak cipta dapat mendaftarkan segala jenis penemuannya di segala bidang. Apalagi saat ini, pendaftaran dapat dilakukan dengan mengakses laman resmi DJHKI.

Namun, tidak semua pemilik hak cipta yang mengetahui informasi dan layanan ini. Ada saja pemilik yang mendatangi Notaris untuk mengurus hak kekayaan intelektualnya. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebenarnya tidak ada kewenangan notaris untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual.

Dalam UU tersebut, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik peralihan atas hak cipta. Pengalihan hak cipta dapat dilakukan dari pemilik hak cipta kepada pihak lain yang ditunjuk. Namun, pengalihan ini tidak serta merta mendapatkan seluruh hak eksklusif dari pemilik cipta. Pihak yang ditunjuk dalam pengalihan hanya dapat mendapatkan hak ekonomi saja. Hak moral atas kekayaan intelektual tetap dimiliki oleh pemilik hak cipta.

Meskipun dalam UU tersebut pengalihan hak cipta dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris, sebaiknya dilengkapi dengan akta otentik dari notaris. Ini didasarkan, pengalihan hak cipta ini berkaitan erat dengan pengalihan hak ekonomi, sehingga dibutuhkan akta yang memiliki kekuatan pembuktian kuat secara hukum.

Comments are closed.