Kewenangan Notaris dalam RUPS

Suatu perusahaan perseroan terbatas (PT) biasanya terdiri atas saham-saham yang dimiliki sejumlah orang sebagai modal dalam menjalan perusahaan. Oleh karena itu, saham-sama PT banyak diperjualbelikan di pasar modal dengan nilai nominal tertentu dengan harapan investor daupun masyarakat dapat membeli sebagai investasi bagi perusahaan tersebut.

Karena saham menjadi satu instrumen penting dalam menjalankan perusahaan, maka pemilik saham juga punya andil penting dalam pengelolaan PT. Selain Direksi dan Komisaris, organ PT juga diisi oleh kelompok pemilik saham yang diistilahkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketiga organ tersebut berwenang dalam menentukan keputusan di perusahaan, karena ketiga organ tersebut sejajar perannya dan memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan RUPS dilakukan dengan mengundang seluruh pemilik saham, jajaran Direksi, dan jajaran Komisaris untuk membahas agenda tertentu. Namun, pelaksanaan RUPS ini kerap tidak dihadiri seluruh pemegang saham yang sebagian besar disebabkan adanya perbedaan domisili pemegang saham.

Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang PT, terdapat ketentuan adanya pengambilan keputusan di luar RUPS, atau dikenal dengan istilah circular resolution. Dengan upaya ini, pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS atau tanpa mengadakan RUPS secara fisik. Pengambilan keputusan dilakukan melalui usul tertulis terkait agenda yang menjadi pembahasan di RUPS.

Baik keputusan yang diperoleh dari RUPS fisik maupun RUPS secara sirkuler wajib dibuatkan risalahnya. Mengapa pembuatan risalah ini penting? Karena jika suatu keputusan dalam RUPS tidak dibuatkan risalahnya, maka keputusan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat dijalankan

Risalah ini wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Secara urgensinya, risalah RUPS terbagi menjadi dua, yaitu risalah di bawah tangan yang disusun oleh direksi PT dan akta risalah yang disusun oleh Notaris.

Risalah berupa akta risalah yang disusun Notaris merupakan risalah yang tidak hanya memuat keputusan internal perusahaan, tetapi juga yang membutuhkan komunikasi dengan Menteri. Risalah ini ditandatangani ketua rapat dan minimal satu orang pemegang saham, lalu dituang melalui akta yang dibuat oleh Notaris.

Akan tetapi, risalah RUPS juga dapat dibuat oleh Notaris secara langsung yang memilki kewenangan dalam membuat akta risalah. Risalah yang langsung dibuat Notaris tidak perlu ditandatangani ketua rapat dan pemegang saham.

Comments are closed.