Apakah Notaris Termasuk Pejabat Negara?

Sebelum mengetahui apakah Notaris termasuk pejabat negara atau bukan, terlebih dahulu kita lihat yang dimaksud pejabat negara pada Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara.

  1. Presiden dan wakilnya;
  2. Ketua, wakil, dan anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat);
  3. Ketua, wakil, dan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat);
  4. Ketua, wakil, dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah);
  5. Ketua, wakil, ketua muda, dan hakim agung pada MA (Mahkamah Agung) dan ketua, wakil, dan hakim di semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
  6. Ketua, wakil, dan anggota MK (Mahkamah Konstitusi);
  7. Ketua, wakil, dan anggota BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan);
  8. Ketua, wakil, dan anggota KY (Komisi Yudisial);
  9. Ketua, wakil, dan anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);
  10. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri;
  11. Kepala perwakilan RI yang memiliki kedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berada di luar negeri;
  12. Gubernur dan wakilnya;
  13. Bupati/ walikota beserta wakilnya; dan
  14. Pejabat negara lainnya yang telah ditentukan oleh UU.

Dari pasal di atas, menjelaskan bahwa Notaris tidak termasuk ke dalam pejabat negara. Namun terdapat penjelasan pada Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autetaristik yang dimaksud dalam UU Jabatan Notaris dan UU lainnya.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, namun bukan pejabat negara.

Comments are closed.