Skip to main content

Manfaat Legalisasi dalam Kredit Perbankan

Manfaat Legalisasi dalam Kredit PerbankanBagaimakah manfaat legalisasi pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil dibandingkan dengan akta di bawah tangan ?

Apakah perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan dipandang dari asas kebebasan berkontrak ?

Bagaimanakah biaya pembuatan akta notariil tersebut bila dipandang dari segi keuntungan terhadap debitur yaitu nasabah bank ?

Bahwa akta perjanjian kredit perbankan yg dibuat secara notariil sungguh bermanfaat terutama bagi kreditor, mengenai sisi kekuatan pembuktiannya, walaupun dlam praktek di perbankan pembuatan perjanjian kredit menggunakan  akta dibawah tangan terkadang bisa memberikan jaminan eksekusi, karena baik terhadap akta notariil maupun di bawah tangan selalu diikuti dgnlembaga jaminan lain yang aktanya bersifat eksekutorial seperti APHT atau SKMHT.

Disamping itu apabila terjadi sengketa yang timbul dari pelanggaran janji antara debitor dgn kreditor, akta-akta tersebut tidak menjadi alasan yang digunakan karena  pihak hanya mempermasalahkan wanprestasinya dan bukan aktanya.

Perjanjian kredit perbankan memang dibuat secara baku, dalam bentuk yang sama dan dibuat oleh satu pihak saja, namun hal ini bukan berarti perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena sebenarnya format baku tersebut hanya merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang dalam perkembangan selanjutnya tehadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi yang berarti cerminan atas asas kebebasan berkontrak.

Perubahan sesuai dengan negosiasi antara debitor dan kreditor (pada saat sebelum akta notariil diterbitkan) akan dibuat dalam format perjanjian kredit, sehingga perjanjian baku sebagaimana yang dimaksud bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak tidak terumuskan sebagai pertentangan yang  dilarang.

Perjanjian kredit antara nasabah debitor dan Bank biasanya dibentuk atas dasar kesepakatan (konsensualisme). Dengan adanya penandatanganan oleh nasabah debitor atas  perjanjian kredit yang ditawarkan oleh pihak bank, maka itu berarti nasabah debitor telah menerima tawaran itu dan dengan demikian secara yuridis formal nasabah debitor sudah memahami dan menyetujui syarat-syarat yg ada dalam perjanjian kredit trsebut. Walaupun dibuat berdasarkan kesepakatan, namun pada kenyataannya pembuatannya adalah merupakan penawaran persetujuan yang disodorkan oleh Bank kepada Debitor, Debitor tinggal menyutujui atau menolaknya saja.

Sebaiknya bank melakukan legalisasi dihadapan Notaris jika ada perjanjian kredit dibuat dalam bentuk di bawah tangan, sehingga dapat memberi pembuktian yang kuat atau dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Perbankan harus lebih membantu dalam hal negosiasi yang dilakukan dengan debitor, sebab dengan begitu konsep perjanjian baku semakin terlihat tidak ada pertentangannya dengan asas kebebasan berkontrak, sekaligus sebagai bentuk membantu perekonomian kecil yang baru mencoba berusaha.

Dan karena pembebanan biaya diberikan kepada debitur maka alangkah baiknya biaya legalisasi  ditekan seminimal mungkin agar tidak memberatkan pihka debitur. Dapat pula bank menetapkan batasan biaya legalisasi misalnya memberikan perbedaan biaya antara pinjaman kredit dibawah Rp. 10.000.000,00 dengan pinjaman diatas Rp.50.000.000,00. Disini karena pihak Bank sebagai Kreditor dituntut kebijaksaannya dalam hal pemberian biaya pembuatan akta notariil khususnya sehingga tidak memberatkan nasabah bank sebagai Debitor.

Karena perjanjian biasanya adalah  hanya dengan penyodoran blanko yang sudah disediakan oleh pihak bank, maka untuk  mencegah tindakan kesewenangan pihak bank dalam menentukan isi perjanjian kredit,  maka pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perannya, dalam hal ini hendaknya dapat memberikan pengawasan serta melakukan pendaftaran (melakukan seleksi) terhadap rancangan klausula baku perjanjian sebelum disebarluaskan di masyarakat. Khususnya penetapan biaya legalisasi perjanjian kredit, sehingga  pihak bank tidak bebas sendirinya khususnya dalam menentukan  menentukan biaya legalisasi, sehingga pada akhirnya hanya akan memberatkan pihak Debitor.

You may also like