Skip to main content

Syarat Pendirian Koperasi ; Pengertian dan Prosedur

Pengertian, Syarat, dan Prosedur Pendirian Koperasi

Pendirian koperasi memiliki beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Ketentuan apa sajakah itu? Berikut penjelasannya.

PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi yaitu organisasi ekonomi yang dijalankan sekaligus dimiliki demi kepentingan bersama. Koperasi juga melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan yang merupakan prinsip gerakan ekonomi rakyat.

Berikut adalah pengertian pokok koperasi.

  1. Perkumpulan orang, termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan serta tujuan yang sama.
  2. Menggabungkan diri menjadi anggota dengan sukarela serta memiliki hak dan kewajiban yang sama.
  3. Keuntungan dinikmati bersama dan kerugian ditanggung bersama juga secara adil.
  4. Mempunyai sifat saling tolong menolong.
  5. Pengawasan dilakukan oleh anggota.
  6. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok serta simpanan wajib yang merupakan syarat menjadi anggota.

DASAR HUKUM MENGENAI KOPERASI

  1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  2. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  3. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
  4. PP No. 4 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
  5. Kepmen No. 21/KEP/MENEG/IV/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk mernberikan Pengesahan Akta Pendirian dan   Perubahan  Anggaran Dasar   Koperasi;
  6. Kepmen No. 351/Kop/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam;
  7. Kepmen No.104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran   Dasar   Koperasi;
  8. Inpres No.18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.

SYARAT DALAM PENDIRIAN KOPERASI

Syarat-syarat dalam pendirian koperasi adalah sebagai berikut.

1. Memiliki anggota

Merupakan warga negara Indonesia yang :

  1. Menerima asas dan sendi dasar koperasi yaitu landasan idiil;
  2. Mampu melakukan tindakan hukum
  3. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota seperti yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 1992, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga dan juga peraturan koperasi lainnya.
  4. Anggota yang telah memenuhi syarat tersebut harus berjumlah paling sedikit 20 orang.

2. Memiliki AD dan ART

Sekurang-kurangnya memuat tentang :

  1. Daftar dari nama pendiri;
  2. Nama serta tempat kedudukan;
  3. Maksud, tujuan, serta bidang usaha;
  4. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
  5. Ketentuan mengenai keanggotaan;
  6. Ketentuan mengenai permodalan;
  7. Ketentuan mengenai pengelolaan;
  8. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
  9. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
  10. Ketentuan mengenai sanksi.

3. Memiliki pengurus

Mempunyai pengurus dengan ketentuan yang akan dijelaskan pada poin berikutnya.

PROSEDUR DALAM PENDIRIAN KOPERASI

Berikut prosedur dalam pendirian koperasi.

1. Persiapan pembentukan

Maksudnya yang akan mendirikan koperasi mendapatkan penyuluhan terlebih dahulu agar mendapatkan pengertian serta kejelasan tentang maksud dan tujuan didirikannya koperasi dan termasuk struktur organisasi, dan juga kegiatan usaha koperasi di dalamnya.

2. Rapat pembentukan

Rapat ini dipimpin oleh seorang atau beberapa orang pendiri dan terdapat paling sedikit 20 orang di dalam rapat dan disarankan mengundang pejabat atau petugas yang memahami perkoperasian. Terdapat 2 hal dalam rapat pembentukan yaitu :

  • Pendiri yaitu orang-orang yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi serta telah menyatakan diri menjadi anggota dan memenuhi persyaratan keanggotaan.
  • Kuasa pendiri adalah orang-orang pendiri yang diberi kuasa sebagai pengurus koperasi untuk memproses pengajuan Badan Hukum kepada Pemerintah serta menandatangani akta anggaran dasar.

Kemudian hal-hal yang dibicarakan dalam rapat adalah sebagai berikut.

  • Tujuan mendirikan koperasi;
  • Persyaratan menjadi anggota;
  • Kegiatan usaha yang hendak dijalankan;
  • Memilih nama-nama pendiri koperasi;
  • Menetapkan modal yang akan disetorkan kepada koperasi yang diantaranya dari simpanan pokok serta simpanan wajib;
  • Menyusun anggaran dasar;
  • Memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi;

3. Teknis penyusunan anggaran dasar

Penyusunan anggaran dasar dapat ditempuh dengan cara berikut ini.

1. Membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar;

2. Hal-hal khusus yang perlu dibahas :

  • Nama serta tempat kedudukan koperasi;
  • Syaratan menjadi anggota;
  • Nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas;
  • Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib;
  • Ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha;
  • Kegiatan usaha;
  • Ketentuan tentang sanksi.

3. Isi anggaran dasar minimal memuat :

  • Daftar nama pendiri
  • Ketentuan mengenai keanggotaan
  • Nama dan tempat kedudukan koperasi
  • Ketentuan tentang rapat anggota
  • Maksud dan tujuan serta bidang usaha
  • Ketentuan tentang pengelolaan
  • Ketentuan tentang permodalan
  • Ketentuan tentang jangka waktu berdirinya koperasi
  • Ketentuan tentang pembagian sisa hasil usaha
  • Ketentuan tentang sanksi.

4. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi

Permohonan dilakukan dengan beberapa persyaratan sebagai berikut.

1. Koperasi Primer yang tidak memiliki unit usaha simpan pinjam :

  • Akta pendirian koperasi dua rangkap, dan salah satunya bermaterai yang cukup;
  • Surat bukti penyetoran modal;
  • Berita acara pembentukan koperasi;
  • Rencana kerja awal kegiatan usaha;
  • Neraca awal kegiatan usaha;
  • Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri;
  • Daftar hadir rapat pembentukan.

2. Koperasi Primer yang memiliki unit usaha simpan pinjam :

  • Akta pendirian koperasi dua rangkap, dan salah satunya bermaterai yang cukup;
  • Surat bukti penyetoran modal;
  • Berita acara pembentukan koperasi;
  • Neraca awal :

– Neraca awal kegiatan usaha non simpan pinjam

– Neraca awal khusus unit simpan pinjam per…

  • Rencana awal :

– Rencana kerja awal kegiatan usaha non simpan pinjam;

– Rencana awal kegiatan usaha simpan pinjam yang meliputi :

– Rencana pemberian pinjaman;

– Rencana penghimpunan dana simpanan;

– Rencana modal pinjaman;

– Rencana penghimpunan modal sendiri;

– Rencana di bidang organisasi dari sumber daya manusianya;

– Rencana pendapatan dan beban.

  • Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan manajer unit simpan pinjam;
  • Daftar hadir rapat pembentukan;
  • Surat perjanjian kerja antara manager unit simpan pinjam dengan pengurus;
  • Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri;
  • Daftar sarana kerja yang telah disiapkan.

3. Koperasi simpan pinjam

  • Akta pendirian koperasi dua rangkap, dan salah satunya bermaterai yang cukup;
  • Surat bukti penyetoran modal sendiri sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,-;
  • Neraca awal per tanggal pendirian koperasi;
  • Berita acara rapat pembentukan Koperasi Simpan Pinjam;
  • Rencana awal kegiatan usaha yang meliputi :

– Rencana pemberian pinjaman;

– Rencana penghimpunan dana simpanan;

– Rencana modal pinjaman;

– Rencana penghimpunan modal sendiri;

– Rencana di bidang sumber daya manusia dan organisasi;

– Rencana pendapatan dan beban.

  • Daftar hadir rapat pembentukan
  • Nama serta riwayat hidup calon pengelola atau manajer dengan lampiran :

– Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatuan;

– Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang;

– Keterangan pernah mengikuti magang di usaha simpan pinjam dan atau Sertifikat pelatihan simpan pinjam.

  • Foto copy KTP masing-masing anggota pendirip;
  • Daftar sarana kerja yang telah dipersiapkan.

5. Penerimaan permohonan oleh pejabat

Apabila permohonan telah lengkap dan benar, maka pemerintah akan memberikan tanda terima, dan berkasnya akan segera diproses. Apabila berkasnya belum lengkap serta belum benar, permohonan yang dimaksud dikembalikan untuk diperbaiki.

1. Penelitian permohonan oleh pejabat

Terdapat dua yaitu :

  • Secara administratif;
  • Penelitian lapangan.

2. Pengesahan akta pendirian koperasi

Pengesahan akta pendirian koperasi ini harus dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten atau Kota.

HAK PARA PIHAK DALAM PENDIRIAN KOPERASI

Hak anggota koperasi adalah sebagai berikut.

  1. Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, serta memberikan suara dalam rapat anggota;
  2. Meminta diadakan rapat anggota sesuai ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar;
  3. Memilih/dipilih menjadi pengurus;
  4. Memanfaatkan koperasi serta mendapatkan pelayanan yang sama diantara sesama anggota;
  5. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak;
  6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai ketentuan anggaran dasar.

KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENDIRIAN KOPERASI

Kewajiban pengurus sekaligus ketentuan yang diharuskan dimiliki pengurus adalah sebagai berikut.

  1. Tugas atau kewajiban pengurus koperasi yaitu memimpin organisasi serta usaha koperasi dan mewakilinya di muka serta di luar pengadilan sesuai keputusan rapat anggota;
  2. Pengurus bisa memperkerjakan seorang atau beberapa orang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
  3. Pengurus bertanggung jawab untuk melaporkan kepada rapat anggota mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tata kehidupan dan laporan pemeriksaan atas tata kehidupan koperasi tersebut;
  4. Setiap anggota pengurus diharuskan memberi bantuan kepada pejabat yang sedang melakukan tugasnya tersebut;
  5. Pengurus berkewajiban menyelenggarakan rapat anggota tahunan;
  6. Pengurus wajib mengadakan buku daftar anggota pengurus yang cara menyusunnya dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
  7. Pengurus diharuskan menjaga kerukunan anggota serta melayaninya.
  8. Koperasi diharuskan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum koperasi

Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut.

  1. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan;
  2. Mematuhi AD dan ART koperasi dan semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota;
  3. Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

LARANGAN DALAM PENDIRIAN KOPERASI

Terdapat larangan dalam pendirian koperasi yaitu koperasi dilarang didirikan oleh partai politik, dikarenakan partai politik dilarang mendirikan badan usaha atau memiliki saham di suatu badan usaha. Dikarenakan koperasi merupakan badan usahalah sehingga tidak diperbolehkannya didirikan oleh partai politik.

PENGECUALIAN YANG BOLEH DILAKUKAN DALAM PENDIRIAN KOPERASI

Dalam mendapatkan badan hukum koperasi, Menteri dapat mengadakan pengecualian atas akta pendirian koperasi tentang pembayaran bea materai.

AKIBAT HUKUM DARI PENDIRIAN KOPERASI

Akibat hukum dari pendirian koperasi ini adalah koperasi memiliki prinsip yang gotong royong dan akibat hukum

terhadap akta pendiriannya yang dibuat oleh Notaris merupakan sah secara hukum.

MACAM-MACAM KOPERASI

1. Berdasarkan fungsinya
  • Koperasi Jasa;
  • Koperasi Produksi;
  • Koperasi Penjualan atau Pemasaran;
  • Koperasi Konsumsi.
2. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja
  • Koperasi Primer;
  • Koperasi Sekunder;
  • Koperasi Pusat;
  • Gabungan Koperasi;
  • Induk Koperasi.
3. Berdasarkan jenis usahanya
  • Koperasi Serba Usaha;
  • Koperasi Simpan Pinjam;
  • Koperasi Produksi;
  • Koperasi Konsumsi.
4. Berdasarkan status keanggotaannya
  • Koperasi Produsen
  • Koperasi Konsumen

You may also like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *