Akta Pendirian Koperasi

Akta menjadi suatu dokumen autentik yang wajib dibuat pada saat mendirikan koperasi. Layaknya pendirian perseroan maupun unit usaha lainnya, akta ini sebagai bukti autentik yang dibuat langsung oleh Notaris, selaku perwakilan negara. Untuk itu, agar koperasi tersebut legal secara hukum, salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah akta pendirian.

Dalam Undang-undang Perkoperasian, baik nomor 25 tahun 1992 maupun nomor 17 tahun 2012 menyatakan, pendirian koperasi dilakukan dengan pembuatan akta pendirian yang dilakukan Notaris, yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Hukum dan HAM. Akta ini dibuat berbahasa Indonesia.

Akta ini membuat berbagai identitas dan anggaran dasar pendirian koperasi. Secara detail, di awal akta menerangkan perihal pendiri/perwakilan pengurus yang menyatakan berdirinya suatu koperasi dengan nama tertentu. Pernyataan ini diikuti dengan adanya persetujuan setiap pendiri/penghadap akta untuk mendirikan koperasi tersebut.

Selanjutnya, akta menerangkan tentang anggaran dasar koperasi. Anggaran ini meliputi nama dan tempat kedudukan, landasan asas, tujuan dan usaha, keanggotaan, keputusan rapat anggota, susunan pengurus yang dipilih dari rapat anggota, pengawas, pengelolaan usaha, penasihat, pembukuan koperasi, modal koperasi, sisa hasil usaha, pembubaran, jangka waktu berdirinya koperasi, serta anggaran dasar rumah tangga dan peraturan khusus.

Akta ini ditandatangani oleh pendiri/perwakilan pengurus di hadapan Notaris dengan disertai saksi-saksi. Setelah akta dibuat dan ditandatangani, akta ini perlu mendapat pengesahan dari kementerian terkait untuk mendapatkan status sebagai badan hukum.

Comments are closed.