Mengapa dalam Akta PPAT ditempelkan Materai?

Mengapa dalam Akta PPAT Terdapat Materai

Dalam setiap akta PPAT hampir selalu terdapat materai. Mengapa demikian? Padahal materai sendiri bukan lah syarat sahnya suatu akta PPAT.

Keberadaan materai dalam akta PPAT tidaklah berkaitan dengan kesahan akta tersebut, melainkan sebagai cara pelunasan bea materai yang dibebankan pada akta tersebut. Akta PPAT menjadi salah satu akta yang dikenakan bea materai sebab akta PPAT merupakan salah satu alat bukti mengenai suatu perbuatan/tindakan yang bersifat perdata. Adanya materai dalam suatu perjanjian memiliki fungsi sebagai alat bukti di Pengadilan sehingga apabila terjadi suatu sengketa di antara para pihak, perjanjian tersebut dapat diperkarakan ke meja hijau/ke hadapan hakim.

Ketentuan mengenai tata cara pembubuhan materai diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengatur tata cara pelunasan bea materai. Pelunasan bea materai bisa dilakukan dengan dua cara yaitu :

  1. Dengan menggunakan benda meterai, baik meterai tempel maupun kertas meterai. Pelunasan dgn meterai dapat dilakukan menggunakan carayang biasa, yaitu oleh pihak Wajib Pajak itu sendiri dan/atau bisa juga dilaksanakan melalui pemeteraian kemudian oleh pejabat pos. Materai tempel dan kertas meterai dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan aturan-aturan berikut (pasal 7 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 secara berturut-turut):

“Meterai tempel wajib ditempelkan semuanya secara utuh & tidak rusak pada dokumen yg dikenakan bea meterai.”

“Meterai tempel ditempelkandi tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.”

“Dalam pencantuman tanda tangan maka didalam dokumen mesti dicantumkan tnggal, blan, dan thun dengan menggunakan tinta atau yang sejenisnya sehingga sebagian tanda tangan terdapat di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel.”

“Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.”

  1. Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Apabila suatu dokumen belum melunasi bea materai, akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang belum terlunasi. Pemegang dokumen tersebut harus melunasi bea materai dengan melakukan pemateraian kembali pada dokumen tersebut.

Comments are closed.