Fungsi Premisse dalam Akta Otentik

Pengertian Premisse

Dalam bahasa Latin premisse disebut ”praemissae” yang memiliki arti “It is a statement presumed true within the context of an argument toward a conclusion. A claim that is a reason for, or objection aginst, some other claim”.

Istilah premisse ini digunakan dengan penjelasan mengenai logika deduktif, oleh sebab itu premisse merupakan suatu pernyataan dalam pembentukan sebuah kesimpulan yang diduga benar dalam rangkaian argumen.

Unsur-Unsur Premisse

  • Keterangan atau pernyataan penghadap.
  • Sesuatu yang dianggap benar (apa yang benar-benar dialami, diketahui, disaksikan, dan dikehendaki penghadap) yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kesimpulan sebagai landasan untuk menghasilkan kesepakatan atau akta.

Di dalam premisse memuat :

  1. Dasar, latar belakang kehendak para pihak, dan landasan yang digunakan.
  2. Maksud serta tujuan pembuatan akta.
  3. Uraian mengenai sebab yang halal.
  4. Uraian mengenai terciptanya kesepakatan para pihak.
  5. Bukti Notaris hanya mengkonstatir kehendak dan maksud para pihak.

Fungsi Premisse

Fungsi premisse dalam suatu akta autentik adalah sebagai berikut.

  1. Memperjelas isi akta untuk dijadikan pertimbangan.
  2. Membuat Notaris tidak bisa didakwa untuk turut serta terlibat tindak pidana.

Contoh Premisse

Terdapat tanggapan mengenai pendapat Pieter E. Latumenten, SH.,MH (Montir Akta) dalam artikelnya yang berjudul “Premisse Bagian Akta Notaris dan implikasi hukumnya bagi para pihak” (Majalah Renvoi nomor 2.62.VI) di Rubrik Bengkel Akta.

Dalam artikel tersebut terdapat permasalahan yang dimuat yaitu : “Apakah dapat dianggap sebagai pemberian keterangan palsu apabila keterangan seseorang dalam premisse yang tidak sesuai dengan kenyataan atau peristiwa yang terjadi?

Contohnya berdasarkan Notulen Rapat untuk menentukan Hasil Rapat dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris adalah seseorang telah diberi kuasa. Dalam premisse tersebut disebutkan bahwa ketentuan dan tatacara Rapat sudah dilakukan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Tetapi dikemudian hari ternyata terdapat bukti salah seorang pemegang saham tidak pernah hadir dan tidak pernah diundang dalam Rapat, sehingga penghadap dianggap telah memberikan keterangan palsu dalam premisse tersebut.

Sang Montir Akta mengatakan bahwa Premisse tidak diatur dalam UUJN serta dalam praktik notaris premisse ada sebelum isi akta dan setelah bagian komparisi, serta hanya memberikan kejelasan isi akta yang bersifat pertimbangan tentang dibuatnya akta tersebut.

Menurut hal di atas, Bpk Pieter memberikan pendapat bahwa tidak terdapat kesalahan yang dilakukan penghadap atas keterangan yang ada pada Akta PKR selama keterangan sesuai dengan fakta yang tertera dalam RUPS di bawah tangan, yaitu dengan disetujui oleh suara bulat serta hadirnya seluruh saham.

Comments are closed.