Skip to main content

Contoh Akta Notaris Muhammadiyah

Anda tentu tahu Muhammadiyah dan organisasi otonomnya merupakan sebuah lembaga agama besar. Namun tidak bisa sembarangan didirikan untuk menghindari adanya oknum atau orang-orang yang berlindung di balik lembaga agama besar ini. untuk itu, Muhammadiyah telah menaati aturan dan perintah dengan memiliki akta notaris resmi yang dijelaskan secara langsung oleh Kementrian dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan Kementrian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) melalui surat resmi kepada Muhammadiyah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 No 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Baca juga:

Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammadiyah telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Nomor: AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 dan Goverment besluit 22 Agustus 1914 No. 81; diubah denganGoverment besluit 16 Agustus 1920 No. 40.

Banyak orang yang menginginkan adanya publisitas mengenai notaris Muhammadiyah ini, sehingga dari lembaga sendiri telah mencantumkan secara resmi copy atau berkas yang dinyatakan oleh sekertaris Muhammadiyah serta notaris terkait mengenai akta resmi dan legalitas lembaga ini.

Selain itu harapan banyak para Ulama dan juga organisasi Muhammadiyah dengan adanya publisitas dan juga kemunculan akta notaris yang bisa dibaca oleh siapapun yaitu tidak adanya lembaga ataupun ormas /organisasi masyarakat yang membuat lembaga dan perkumpulan terpisah dengan atas nama dibawah atau menjadi anak dari Muhammadiyah. Hal ini telah dinyatakan oleh sekretaris Muhammadiyah dalam berbagai kesempatan dan juga website resmi mereka.

Adanya akta ini juga memperkuat dan menambahkan kepercayaan masyarakat mengenai legalitas dari organisasi Muhammadiyah sebagai lembaga agama yang didukung dan juga mendukung negara dalam kebebasan beragama namun juga melindungi hak dan kewajiban dari agama muslim, khususnya umat muslim yang mengamalkan ilmu dan dibantu oleh lembaga Muhammadiyah.

Untuk mendownload file surat diatas, klik tautan dibawah ini :

http://www.muhammadiyah.or.id/muhfile/download/PENJELASAN%20MUHAMMADIYAH%20SEBAGAI%20BADAN%20HUKUM%20-2016-.pdf

 

You may also like