Syarat Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001

Mendirikan sebuah yayasan bukan lagi perkara yang sulit, terutama jika anda dipandu oleh orang yang ahli dan berpengalaman. Namun untuk anda yang ingin mencoba membuat yayasan, ada beberapa hal yang harus dipahami. Terutama dalam pendirian yayasan yang harus berdasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001.

Berikut ini pembahasan terkait dasar hukum undang-undang dan juga keterangannya.

Dasar HukumKeterangan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001–          Pendirian yayasan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha diperbolehkan dengan cara ikut serta atau mendirikan badan usaha

–          Yayasan dilarang membagikan hasil usahanya kepada para Pembina, pengurus dan pengawas yayasan

Pasal 7  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001–          Yayasan bisa menjalankan bidang usaha yang bersifat prospektif dengan maksimal 25 (dua puluh lima) % dari total kekayaan yayasan.

–          Adanya larangan fungsi rangkap anggota Pembina, pengurus serta pengawas yayasan sebagai anggota direksi atau pengurus serta anggota dewan komisaris dan atau pengawas

Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2001–          Kegiatan usaha haruslah sesuai dengan tujuan yayasan serta tidak menyimpang dari ketertiban umum, norma susila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

Yayasan Menurut UU No. 16 Tahun 2001

Membicarakan mengenai yayasan menurut UU nomor 16 tahun 2001 dimana yayasan adalah suatu badan hukum yang kekayaannya di pisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan juga kemanusiaan.

Syarat dari pendirian yayasan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 adalah :

  1. Syarat Material
  • Pendiri yayasan haruslah minimal satu orang atau lebih, boleh terdiri dari kelompok atau grup

Pendirian yayasan yang dimaksud bisa berupa perorangan ataupun berupa badan hukum. Pendiri yayasan boleh WNI namun juga boleh WNA asalkan semua surat dan dokumen yang dimiliki lengkap. Namun untuk pendirian oleh orang asing atau WNA harus bersama-sama dengan orang asing dan aturannya dilengkapi sesuai Peraturan Pemerintah (pasal 9 ayat 5).

  • Pemisahan kekayaan seperti uang dan barang anatara yayasan dan pendiri sehingga tidak akan terjadi pencampuran dana dan sejenisnya
  • Yayasan haruslah bertujuan dan tujuan tersebut bisa bersifat sosial, keagamaan dan kemanusian
  • Mempunyai struktur organisasi seperti pengurus, pembina dan pengawas yang jelas serta tidak adanya jabatan double pada yayasan
  1. Syarat Formal

Untuk syarat formal dan resmi anda harus membuat akta Notaris (bisa dilakukan di kantor kami) yang nantinya akan diajukan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.

Kendala dan Kesulitan

Prakteknya seringkali mereka yang ingin mendirikan yayasan pertama-pertama orang haruslah memiliki calon nama untuk yayasan. Setelah itu anda bisa melakukan cek ke Notaris ke Departemen Kehakiman. Mengingat proses pengecekan dan pengesahan Yayasan masihlah dengan cara manual, dan berbeda dengan PT yang sudah sistem elektronik.

Maka dari itu pengecekan nama untuk calon pendiri harus menunggu 40-60 hari untuk mendapatkan kepastian. Apakah nama tersebut memang bisa digunakan atau tidak. Selain itu, anda butuh nama cadangan jikalau anda harus mengganti calon nama yayasan agar tidak menunggu lama.

Sambil menunggu nama anda bisa melakukan beberapa hal diantaranya adalah:

  1. membentuk pengawas dengan minimal 1 orang yang harus berbeda dengan pendiri dan juga pengurus
  2. jumlah kekayaan harus dipisahkan dan mulai di hitung atau di bukukan sejak modal awal
  3. Membuat susunan Pengurus yang minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara (pasal 32 ayat 2) dengan jangka waktu 5 tahun.

 

Comments are closed.