Skip to main content

Ketentuan Perubahan Nama Yayasan

Ketentuan Perubahan Nama Yayasan

Penggunaan nama yayasan, nama yayasan harus diawali dengan kata “Yayasan” oleh karena yayasan tidak diperbolehkan menggunakan nama berikut ini.

  1. Nama yang sudah dipakai secara sah oleh yayasan lain; dan
  2. Bertentangan dengan kesusilaan dan/ atau ketertiban umum.

Nama yayasan dapat dirubah melalui perubahan anggaran dasar tertentu dan harus mendapat persetujuan dari Menteri. Maksud dari perubahan anggaran dasar di sini adalah perubahan nama dan kegiatan yayasan yang dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris menggunakan Bahasa Indonesia.

Pengajuan kepada Menteri mengenai perubahan tersebut melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal akta Notaris yang sudah mengalami perubahan. Penulisan Format Perubahan tersebut juga harus dilengkapi dngan dokumen pendukung dalam bentuk elektronik. Apabila melebihi 60 hari, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Selain itu, pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar yayasan dan disimpat oleh Notaris yang berisi :

  1. Notulen rapat Pembina atau keputusan pembina di luar rapat pembina;
  2. Minuta akta perubahan anggaran dasar yayasan;
  3. Bukti penyetoran biaya perubahan tersebut dan pengumumannya;
  4. Fotocopy kartu nomor;
  5. Surat pernyataan bahwa tidak pailit serta tidak dalam sengketa; dan
  6. Biaya persetujuan pemakaian nama yayasan, jika perubahan dilakukan terhadap nama yayasan.

Sebagai catatan tambahan, bagi yayasan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah satu taun setelah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diterbitkan, surat pemberitahuan tahunan pajak tidak berlaku.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan nama yayasan diperbolehkan melalui perubahan anggaran dasar dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tata cara dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas.

Perubahan Nama Yayasan

Jika suatu yayasan ingin mengganti nama, pertanyaan yang mendasar adalah bisakah suatu yayasan berganti nama? Jawabannya, tentu bisa. Hanya ada prosedur yang harus dilakukan pengurus yayasan.

Secara dasar, penggantian nama yayasan maka akan mengganti anggaran dasar yayasannya. Ketentuan ini telah diatur Kementerian Hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016. Seperti halnya pengajuan pendirian yayasan, maka perubahan nama ini juga harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Dalam pasal 18 Bab IV Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016, perubahan nama yayasan (yang termasuk dalam perubahan anggaran dasar yayasan) dilakukan dengan terlebih dahulu membuat akta oleh Notaris. Notaris kemudian mengajukan permohonan perubahan ke Menteri paling lambat 60 hari sejak akta dibuat.

Pengajuan permohonan dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik dengan mengisi format isian yang tertera dan menyertakan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen tersebut meliputi minuta akta perubahan anggaran dasar yayasan, notulen rapat Pembina dan keputusan Pembina di luar rapat, fotokopi NPWP yayasan dan laporan penerimaan bukti pajak, bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar beserta pengumumannya, biaya persetujuan pemakaian nama yayasan, dan surat pernyataan tidak dalam pailit/bangkrut.

Pengesahan perubahan anggaran dasar dilakukan setelah Menteri menyetujui perubahan nama yayasan. Setelah itu, pengajuan perubahan anggaran dasar dapat diproses.

Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan, nama yayasan hendaknya tidak sama dengan yayasan lain, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusialaan.

Perubahan Nama Yayasan

Saat mengelola yayasan, baik pendiri, pembina, pengurus, maupun pengawas selalu punya inspirasi dalam membangun kinerja yang lebih baik. Inspirasi ini bisa datang dari aspek mana saja. Bahkan bisa saja tiba-tiba terbesit keinginan untuk mengubah nama yayasan karena mungkin nama yang ada belum menunjukkan karakternya.

Jika suatu yayasan ingin mengganti nama, maka pertanyaan mendasar adalah bisakah yayasan berganti nama? Jawabannya, tentu bisa. Namun, ada prosedur yang harus dilakukan pengurus yayasan.

Secara dasar, mengganti nama yayasan akan mengganti pula anggaran dasarnya. Ketentuan ini telah diatur Kementerian Hukum dan HAM melalui Peraturan Menkumham Ri Nomor 2 Tahun 2016. Seperti halnya pengajuan pendirian yayasan, perubahan nama yayasan juga harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Dalam pasal 18 Bab IV Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016,tertera perubahan nama yayasan (yang termasuk dalam perubahan anggaran dasar yayasan) dilakukan dengan terlebih dahulu membuat akta oleh Notaris. Notaris kemudian mengajukan permohonan perubahan ke Menteri paling lambat 60 hari sejak akta dibuat.

Pengajuan permohonan dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik dengan mengisi format isian yang tertera. Pemohon juga wajib menyertakan dokumen-dokumen pendukung.

Dokumen tersebut meliputi minuta akta perubahan anggaran dasar yayasan, notulen rapat Pembina dan keputusan Pembina di luar rapat, fotokopi NPWP yayasan dan laporan penerimaan bukti pajak, bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar beserta pengumumannya, biaya persetujuan pemakaian nama yayasan, dan surat pernyataan tidak dalam pailit/bangkrut.

Pengesahan perubahan anggaran dasar dilakukan setelah Menteri menyetujui perubahan nama yayasan. Setelah itu, pengajuan perubahan anggaran dasar dapat diproses.

Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan, nama yayasan hendaknya tidak sama dengan yayasan lain, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

 

You may also like