Apakah Yayasan Membayar Wajib Pajak ?

Seperti yang anda ketahui bahwa yayasan dan juga organisasi nirlaba bersifat sosial jarang sekali mendapatkan keuntungan atau profit dari itu. Di Indonesia cukup banyak yayasan dengan jenis seperti ini. Lantas bagaimana aturannya untuk yayasan ?

Jika melihat pengertian Yayasan berdasarkan undang-undang yang telah dibuat pemerintah. Yayasan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang telah menjelaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Jika mengacu pada prinsip tersebut, maka :

  1. Yayasan diperolehkan membentuk usaha dengan bentuk usaha tempat investasi. Namun harus bersifat perspektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% atau maksimal 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
  2. Untuk yayasan anda memiliki anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Namun mereka dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha.
  3. Yayasan tidak diperbolehkan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

Aspek dan Teknis Perpajakan

Masuk kedalam teknis perpajakan, menurut undang-undang PPh yayasan sendiri masuk kedalam subjek pajak. Dimana yayasan menjadi wajib pajak yang bisa menerima ataupun memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Sehingga yayasan tetap menjadi wajib pajak apabila memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak.

Misalnya saja untuk yayasan yang bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, serta tunjangan yang telah dibayarkan kepada karyawan/peserta kegiatan/pihak lain maka wajib pajak.

Hal umum yang perlu diperhatikan yayasan dan organisasi nirlaba adalah sebagai berikut :

  • Anda harus mendaftar sebagai wajib pajak dan memberikan penjelasakn kegiatan utama, karakteristik yayasan dan hal lainnya
  • Anda tetap harus melaporkan usaha yang anda miliki dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun ketentuan ini bisa anda jalankan apabila usaha pokoknya melakukan penyerahan barang kena pajak sesuai UU PPN

Misalnya untuk selanjutnya jika nyata nirlaba atas harta hibah, bantuan dan sumbangan yang diterima bukanlah objek PPh. Sepanjang tidak memiliki hubungan dengan usaha ataupun pekerjaan dan kepemilikan yang bersangkutan :

  • Badan sosial termasuk Yayasan dan Koperasi yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan kegiatan berikut ini.
  • Pemeliharaan kesehatan.
  • Pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo).
  • Pemeliharaan anak yatim piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat.
  • Santunan dan atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya.
  • Pemberian beasiswa.
  • Pelestarian lingkungan hidup.
  • Kegiatan sosial lainnya, yang tidak mencari keuntungan.

Comments are closed.