Skip to main content
Tata Cara Pembuatan Akta PPAT

Tata Cara Pembuatan Akta PPAT

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Pengisian blanko akta dalam
Hak dan Kewajiban Pejabat PPAT

Hak dan Kewajiban Pejabat PPAT

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) hanya mempunyai wewenang membuat akta mengenai ha katas tanah yang berada dalam lingkup kerjanya. Untuk itu, PPAT dalam melaksanakan tugasnya di haruskan untuk: Berkantor pada satu kantor pada wilayah kerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Selain itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah juga harus memasang papan nama jabatan PPAT dengan rincian: Papan nama
Biaya Pembuatan Akta Tanah

Biaya Pembuatan Akta Tanah

Dalam Penerbitan Akta dikenakan Pajak BPHTB dan PPh diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 ( peraturan dibawahnya masing-masing daerah diatur dalam PERDA ) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan jo. Nomor 7 Tahun 1991 jo. Nomor 10 Tahun 1994 jo. Nomor 17 Tahun 2000 dan Nomor 36 Tahun 2008. Semua biaya yang dikeluarkan atau
Bagaimana Tanah untuk Keperluan Perusahaan Menurut Hukum ?

Bagaimana Tanah untuk Keperluan Perusahaan Menurut Hukum ?

Pelaksanaaan sewa menyewa tanah pertanian di daerah pedesaan umumnya terjadi atas dasar adanya rasa saling percaya dan kejujuran antara penyewa dan pemberi sewa serta perjanjian sewa menyewa yang dilakukan berdasar pada hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, serta dilakukan di depan kepala adat atau kepala desa. Hal ini tentu saja berbeda dengan pengaturan formal pelaksanaan perjanjian hak sewa tanah pertanian
Pasal 53 UUPA dalam Hak Sewa Tanah Pertanian

Pasal 53 UUPA dalam Hak Sewa Tanah Pertanian

Pembahasan Pasal 53 UUPA Pasal 53 UUPA ayat (1) menyatakan "hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur guna membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Dalam penjelasan pasal
Syarat dan Prosedur Jual Beli Tanah Akta Pajak & Perjanjian

Syarat dan Prosedur Jual Beli Tanah Akta Pajak & Perjanjian

Artikel JUAL BELI TANAH ini memuat : Syarat Prosedur Jual Beli Tanah Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat Tata Cara Jual Beli Tanah Dasar Hukum Jual Beli Tanah Akta Jual Beli Tanah Girik   Pengertian Jual Beli Tanah Jual Beli Tanah adalah Jual Beli Tanah adalah suatu proses yang dapat menjadi bukti adanya suatu peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Prinsip dasar