Skip to main content

Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pendaftaran Tanah

PPAT adalah pejabat yang diamanatkan oleh kepala BPN untuk  menjalankan kegiatan tertentu yang berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Adapun dalam hubungannya dengan masyarakat PPAT bertugas memberikan pelayanan kepada semua golongan masyarakat yang memerlukan penjelasan dan pelayananan terkait fungsi PPAT tersebut.

Salah satu tugas dan kewajiban PPAT adalah membuat akta otentik. Akta otentik tersebut dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum pada Hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Sehubungan dengan pembuatan macam-macam  akta yg yang dibuatnya yaitu :

  1. Hibah
  2. Tukar Menukar
  3. Jual Beli Tanah
  4. Pembagian Hak Bersama
  5. Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik.
  6. Pembebanan Hak Tanggungan
  7. Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik
  8. Pemasukan Ke Dalam Perusahaan

Maka PPAT berkewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah  tersebut ke kantor pertanahan setempat dalam rangka pemeliharaan data tanah di kantor pertanahan.

Hal tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tertibnya administrasi pertanahan, seluruh data pendaftaran tanah yang telah tercatat di Kantor Pertanahan setempat haruslah sesuai dengan adanya keadaaan bidang tanah yang bersangkutan baik yang berupa data fisik maupun berupa data yuridisnya.

Dalam pencatatan perubahan data yuridis ini khususnya maka peranan PPAT adalah mendaftarkan peralihan mengenai hak atas tanah dan atau bangunan berupa akta yang dibuatnya dan dokumen” lainnya.

Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pendaftaran Tanah

Saat ini, tanah menjadi objek yang sangat krusial. Selain menjadi area untuk hidup, bercocok tanam, bahkan perairan, tanah juga penting untuk pembangunan, permukiman, hingga perdagangan. Oleh karena ini, sudah tidak asing jika saat ini tanah dihargai dengan sejumlah tarif tertentu.

Sering kita temukan permasalahan di tengah masyarakat terkait soal kepemilikan tanah. Bahkan tidak jarang masalah ini semakin mengemuka dan berujung pada konflik yang berkepanjangan.

Status kepemilikan tanah tidak hanya didasarkan pada klaim pemilik tanah belaka. Status kepemilikan tanah harus kuat secara hukum yang dibuktikan oleh bukti-bukti yang kuat. Di sinilah Pemerintah menugaskan pejabat khusus yang bertanggung jawab dalam mengurus tanah di masyarakat.

Sejak 1961, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa akta merupakan bukti kuat atas hak seseorang atau kelompok atas suatu tanah tertentu. Akta ini dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat khusus yang bernama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Mengapa tugas seorang PPAT begitu penting? Ini didasarkan bahwa PPAT bertugas mendaftarkan tanah dan membuat akta sebagai bukti telah melakukan perbuatan hukum atas kepemilikan tanah. Perbuatan hukum yang menjadi wewenang PPAT dalam membuat akta meliputi jual beli tanah, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, pemasukan ke dalam perusahaan, pemberian hak guna pakai/hak guna bangunan, pemberian hak tanggungan, hingga pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Secara singkat, PPAT berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat di aspek pertanahan. PPAT bertugas membantu pihak-pihak yang ingin melakukan pendaftaran tanah serta membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diajukan oleh pendaftar.

You may also like