Sanksi Atas Pelanggaran PPAT

Sanksi Atas Pelanggaran PPAT

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPAT diikat dalam suatu Kode Etik yang menyangkut larangan dan kewajiban yang bersangkutan dengan PPAT. Salah satu contohnya kewajiban dari PPAT adalah bekerja dengan tanggung jawab penuh, mandiri, jujur, dan independen (tidak berpihak). Meskipun begitu, tetap saja terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan PPAT. Adakah sanksi atas pelanggaran yang dilakukan PPAT? Apa saja sanksinya?

PPAT adalah jabatan yang dalam segala pelaksanaannya diikat oleh berbagai ketentuan perundang-undangan dan Kode Etik jabatan. Tanggung jawab yang harus diemban oleh PPAT bersifat pribadi atas segala pelaksanaan tugas dan jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Perka BPN No. 1 Tahun 2006.

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, sanksi yang diberikan kepada PPAT tersebut dicantumkan dalam Pasal 28-29 Perka BPN No. 1 Tahun 2006 dan Pasal 11 PP No.37 Tahun 1998. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sanksi yang diberikan dapat berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, pelanggaran ringan, dan pelanggaran berat.

Sementara itu, berdasarkan Kode Etik, sanksi yang diberikan kepada PPAT yang melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik PPAT. Bentuk sanksi yang diberikan atas dasar ketentuan tersebut adalah berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan/pemberhentian sementara) dari keanggotaan IPPAT, onzetting (pemecatan/pemberhentian) dari keanggotaan IPPAT, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.

Pemberian sanksi terhadap PPAT harus lah disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas dari pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pemberhentian/pemecatan dengan tidak hormat dari jabatan hanya dapat dilakukan kepada PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya.

Comments are closed.