Skip to main content

PPAT bukan Pejabat Tata Usaha Negara

PPAT adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan bidang pertanahan. PPAT disebut sebagai pejabat umum atau pejabat publik disebabkan karena PPAT diangkat dan diberhentikan oleh negara. Segala kewenangan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan PPAT/pejabat umum pun telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta atau dokumen autentik  dalam bidang pertanahan.

Hal tersebut sering kali menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kesalahpahaman tersebut berupa adanya anggapan yang menyatakan bahwa PPAT merupakan bagian atau dapat dikategorikan sebagai bagian dari pejabat tata usaha negara. Ada pula yang beranggapan bahwa sengketa tanah yang banyak terjadi di masyarakat dapat diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Sementara pada kenyataannya, hal tersebut tidak lah benar.

PPAT sangat lah berbeda dengan pejabat tata usaha negara. Meski sama-sama mengurusi atau membuat dokumen/akta, tetapi kewenangan PPAT hanya lah di bidang pertanahan, sedangkan pejabat tata usaha negara mengurusi dokumen/akta yang bersifat kenegaraan. Selain itu, perbedaan yang paling mendasar antara PPAT dan pejabat tata usaha negara dapat dilihat dari fasilitas atau hak-hak yang diterima. Pejabat tata usaha negara mendapatkan fasilitas dari negara yang berupa gaji, berbagai macam tunjangan, dan juga pensiun. Berbeda dengan PPAT yang tidak mendapatkan fasilitas seperti pejabat tata usaha negara dari pemerintah. Pemasukan atau gaji PPAT hanya lah berasal dari pembayaran jasa dalam pembuatan akta-akta saja.

 

You may also like