Skip to main content

Peranan PPAT dalam Urusan Pertanahan

Peran penting PPAT, sesuai peraturan pemerintah No.37 Tahun 1998, salah satunya adalah membuat akta tanah. Akta yang dibuat PPAT termasuk dokumen otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannnya sehingga bisa menjadi bukti sempurna untuk ba& peradilan.

Oleh karena itu, setiap PPAT diharapkan bisa melaksanakan tanggung jawab & tugas dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena proses pembuatan akta tanah harus didasarkan pada asas patiha. Asas patiha adalah kewaspadaan, ketelitian & kehati-hatian sehingga akta yang dihasilkan bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakannya. Dalam masalah pertanahan, kepastian hukum menjadi sesuatu yang sangat penting, terlebih masih banyaknya kasus-kasus akibat a&ya ketidakpastian hukum.

Dengan kepastian hukum yang jelas, kasus-kasus perselisihan & sengketa tanah bisa diminimalkan. Semakin menciutnya jumlah kasus sengketa & perselisihan tanah merupakan salah satu indikator meningkatnya kinerja para pejabat pembuat akta tanah.

Hak atas suatu tanah bisa didapat melalui pemindahan hak atas tanah tersebut, salah satu caranya adalah dengan jual beli. Pemindahan hak atas tanah membuat hak atas tanah berpindah dari seseorang kepada orang lain. Pemindahan hak/ kepemilikan merupakan suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan yang bertujuan agar hak atas tanah berpindah dari seorang pengalih kepada penerima pengalihan.

Jual beli sendiri pun termasuk perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak atas tanah kepada pihak lain untuk selamanya. Setiap perjanjian yang berkaitan dengan pertanahan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh & di depan pejabat umum yang khusus yang dalam hal ini adalah PPAT. Kewajiban peralihan hak atas tanah dilaksanalkan dengan pembuatan akta PPAT dikarenakan akta PPAT yg dibuat nantinya menjadi dasar kepastian hukum untuk suatu kepemilikan tanah.

Tanah yang diperjual belikan dengan perantaraan PPAT, boleh jadi tanah yang sudah bersertifikat/tanah yang belum bersertifikat. Untuk tanah yang sudah bersertifikat, PPAT hanya berperan untuk membuatkan akta jual belinya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Namun, sebelumnya PPAT harus memeriksa persyaratan yang diperlukan hingga dirasa telah benar. Baru lah setelah itu, PPAT bisa membuatkan akta pemindahan hak atas tanah/balik nama di Kantor Pertanahan.

Sementara itu, untuk tanah yang belum bersertifikat, pembuatan akta jual beli harus oleh Lurah setempat & stafnya. Hanya saja, sebelumnya PPAT harus mendapat surat pernyataan tidak sengketa dari pemilik dengan diketahui oleh Lurah & Camat setempat. Dan setelah itu, pembeli bisa melakukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan dengan namanya sendiri.

You may also like