Skip to main content

Pembubuhan Materai Tempel Pada Akta PPAT

Setiap PPAT mempunyai karakter masing-masing yang terlihat pada setiap akta yang dibuatnya. Hal tersebut merupakan hal yang wajar selama tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam peletakan materai yang ditempel. Sebab tidak terdapat aturan tentang letak dimana materai tempel tersebut dapat diterakan pada akta PPAT. Sering kali hal tersebut menimbulkan pertanyaan di beberapa instansi yang bersangkutan dengan kegiatan PPAT, antara lain seperti pihak BPN, Bank, maupun instansi-instansi terkait lainnya.

Ada beberapa kantor PPAT yang terbiasa membubuhkan materai pada bagian antara kolom tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua. Namun, yang menjadi sorotan adalah pada PPAT yang menempelkan materai tempel pada kolom tanda tangannya selaku PPAT yang bersangkutan.

Sesuai dengan hal tersebut ayo coba untuk sedikit mengupas jawaban tentang peletakan/pembubuhan materai tempel yang tepat dalam akta-akta PPAT berdasakan aturan Undang-Undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa benda materai adalah materai tempel dan kertas meterai yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tujuan dikeluarkannya benda materai adalah untuk menghimpun dana masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan tentang dokumen-dokumen mana saja yang dikenakan bea materai beserta tarif yang dikenakan.

Seiring dengan Pasal 3 UU No.13 Tahun 1985 yang menjelaskan bahwa melalui Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tingkat tarif Bea Materai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai, yakni dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya enam kali atas dokumen-dokumen seperti yang ditertera dalam Pasal 2. Akibatnya terbit Peraturan Pemerintah No 24 Thn 2000 ttg Prubahan tarif Bea Materai & Besarnya Batas Pngenaan Harga Nominal yg Diknakan Bea Materai. Dalam Pasal 1 PP tersebut dijelaskan bhwa dokumen yg perlu dikenakan Bea Materai adalah dokumen yang berbentuk :

  1. Surat perjanjian dan berbagai surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan alat pembuktian yang berkaitan dengan perbuatan, kenyataan ataupun keadaan yang bersifat perdata.
  2. Akta-akta Notaris termasuk salinan-salinannya.
  3. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT, termasuk rangkap-rangkapanya.
  4. Surat yang memuat sejumlah uang, baik pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank, surat yang menyebutkan penerimaan uang, berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank maupun berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya/sebagiannya telah dilunasi/diperhitungkan.Tarif materai yang digunakan untuk perjanjian semacam Akta Notaris atau Akta PPAT yang sesuai dengan PP Pasal 2 adalah sebesar Rp 6.000,00.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian dengan materai tidak termasuk syarat untuk menyatakan kesahan suatu perjanjian. Aturan mengenai syarat kesahan perjanjian secara jelas tertera dalam Pasal 1320 KUHPer, yakni adanya kesepakatan para pihak yang mampu secara hukum dan hal tertentu yang mempunyai causa yang halal. Penggunaan materai bukan lah suatu bentuk pungutan pajak negara terhadap pembuatan dokumen/perjanjian.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembubuhan materai pada akta PPAT tidak selalu harus dibubuhkan pada kolom tanda tangan antara pihak-pihak yang terkait. Sebab tidak terdapat aturan yang menjelaskan hal tersebut. Undang-Undang Bea Materai hanya menjelaskan bahwa pembubuhan materai harus diikuti dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dengan tinta/yang sejenisnya, hingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel. Dengan demikian, letak pembubuhan materai dalam akta PPAT atau pejabat lainnya  tidak menjadi masalah yang serius sebab tidak terdapat aturan yang terkait dengan hal tersebut.

You may also like