Skip to main content

Pelaksanaan Awal Tugas PPAT

Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melaksanakan jabatannya sebagai berikut.

1. Menyampaikan hal-hal berikut ini :

a. Alamat kantor;
b. Contoh tanda tangan;
c. Contoh paraf;
d. Teraan cap/ stempel jabatannya

Hal tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Bdan Pertahaan Nasional Provinsi, Walikota/ Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertahanan yang bertempat di daerah kerja PPAT dlam waktu 1 bulan sesudah pengambilan sumpah jabatan.

2. PPAT berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya.

3. Memasang papan nama serta menggunakan stempel yang ukuran dan bentuk yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
4. Kantor tempat melaksanakan tugas jabatan PPAT harus sama dengan kantor Notarisnya dalam hal PPAT merangkap jabatan sebagai Notaris.
5. Tidak membuka kantor cabang, perwakilan, atau bentuk lainnya yang terletak di dalam atau di luar daerah kerjanya termasuk menawarkan jasa pada masyarakat.
6. Kantor PPAT dibuka pada hari kerja, kecuali hari libur yang resmi, dengan jam kerja minimal sama dengan jam kerja Kantor Pertanahan wilayah tersebut.
7. Dilarang meninggalkan kantor PPAT lebih dari enam hari kerja berturut-turut kecuali sedang dalam masa cuti.

PPAT juga dilarang membuat akta untuk sendiri, suami atau istri, keluarga sedarah atau semenda sebagaimana yang telah diatur baik bertindak senriri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa pihak lain.

You may also like