Kedudukan PPAT dalam Sengketa Akta PPAT

Kedudukan PPAT dalam Sengketa Akta PPATKegiatan yang terkait Pendaftaran Tanah, baik pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah maupun akta-akta lainnya telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut adalah PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pengaturan tugas PPAT tersebut didasari oleh PP No. 37 Tahun 1998. PPAT adalah Pejabat Umum yang mendapatkan wewenang untuk membuat dan mengesahkan akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun. Pokok permasalahannya adalah peradilan mana kah yang berwenang menindak sengketa antara PPAT & Pihak yang dirugikan atas perbuatan PPAT beserta akta-aktanya?

Permasalahan tersebut muncul karena PPAT diangkat oleh Pemerintah sebagai pejabat umum atau pejabat publik yang masuk dalam struktural organisasi pemerintahan dalam bidang pertanahan. Dengan kata lain, PPAT termasuk Pejabat Tata Usaha Negara. Namun, terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum di Indonesia mengenai pernyataan tersebut.

Jika terjadi sengketa antara para pihak yang termasuk dalam akta yang dibuat oleh PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut tidak lagi berperan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Hal tersebut memungkinkan PPAT masuk dalam wewenang peradilan perdata sebab sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara para pihak di depan PPAT tersebut. Hanya saja, jika yang mengajukan gugatan adalah pihak ketiga yang tidak termasuk dalam akta yang dibuat oleh PPAT & merasa dirugikan oleh akta PPAT tersebut, pihak ketiga tersebut/pihak yang dirugikan karena pembuatan akta oleh PPAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan karena pada kasus tersebut PPAT masih berposisi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Comments are closed.