Jenis-Jenis Pelanggaran PPAT Berdasarkan Sanksi yang Diberikan

Jenis Pelanggaran PPAT Berdasarkan Sanksi

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dicantumkan dalam Pasal 28 Perka BPN No. 1 Tahun 2006. Ketentuan tersebut berisi tentang berbagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa:

Pemberhentian PPAT dengan hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, dengan beberapa faktor, yaitu:

  1. Permintaan sendiri
  • Tidak mampu lagi menjalankan tugas dan wewenangnya karena alasan kesehatan, baik jasmani maupun rohani dengan dibukti pembenaran yang dinyatakan oleh tim pemeriksaan kesehatan yang berwenang atas permintaan kepala Badan/pejabat yang ditunjuk.
  • Melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan maupun kewajiban seorang PPAT.
  • Diangkat sebagai anggota TNI/POLRI ataupun sebagai PNS.
  1. PPAT akan mengalami pemberhentian dengan tidak hormat, jika melakukan hal-hal berikut.
  • Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban atas jabatan PPAT.
  • Dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • Melakulan pelanggaran kode etik profesi PPAT.
  1. Pelanggaran ringan disebakan karena:
  • Meminta uang jasa yang melebihi diri yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Tidak menjalankan tugasnya selama 2 bulan setelah berakhirnya masa cuti, seperti yang tertera dalam Pasal 42 ayat (5).
  • Tidak memberikan laporan mengenai akta yang dibuat seperti yang tertera dalam Pasal 62.
  • Memiliki jabatan lain, seperti dalam Pasal 30 ayat (1).
  • Hal lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.
  1. Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat (2) huruf a, di antaranya adalah:
  • Memberikan bantuan dalam kesepakatan kotor yang menimbulkan sengketa/konflik pertanahan.
  • Membuat akta atas kesepakatan yang menimbulkan sengketa atau konflik pertanahan.
  • Membuat akta di luar wilayah kerjanya, terkecuali yang tertera dalam Pasal 4 dan 6 ayat (3).
  • Menyatakan keterangan yang salah pada akta yang menimbulkan sengketa/konflik pertanahan.
  • Membuka kantor cabang/perwakilan/bentuk lainnya, baik di luar maupun di dalam wilayah kerjanya seperti yang tertera dalam Pasal 46.
  • Melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan sebagai PPAT.
  • PPAT tetap membuat akta, sementara pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum tidak hadir dan hal tersebut diketahui oleh PPAT.
  • PPAT membuat akta hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang oleh PPAT yang masih dalam sengketa.
  • PPAT tidak membacakan akta yang dibuatnya di depan para pihak yang bersangkutan dengan akta yang dibuat tersebut.
  • PPAT tetap membuat akta dihadapan para pihak yang tidak berwenang secara undang-undang untuk melakukan tindakan hukum sesuai akta yang dibuatnya.
  • PPAT membuat akta saat menjalankan sanksi pemberhentian sementara/dalam keadaan cuti.
  • Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Comments are closed.