Daerah Kerja dan Formasi PPAT

Daerah Kerja dan Formasi PPAT

Daerah Kerja dan Formasi PPAT

Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu wilayah kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta. Apabila suatu wilayah Kotamadya/ Kabupaten dipecah menjadi 2 bagian atau lebih, maka PPAT dapat memilih satu wilayah untuk kerjanya dengan tenggang satu tahun untuk memilih. Jika ia tidak memilih, maka di tempat ia bertugas serta terdapat kantor pertanahannya adalah tempat kedudukannya, serta apabila telah melebihi satu tahun, ia tidak berhak atas wilayah lainnya.

Yang dimaksud formasi PPAT adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan berada dalam satu daerah kerja PPAT. Formasi ini telah ditetapkan oleh Menteri, dan jika daerah kerja tersebut sudah terpenuhi, wilayah tersebut akan ditutup untuk pengangkatan PPAT.

Selain itu, PPAT juga dapat mengajukan permohonan pindah ke daerah kerja lain kepada Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Pengajuan ini harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Pertahanan dari daerah asal dan yang berada di tempat tujuan pindah.

PPAT yang bersangkutan juga mengajukan permohonan pengangkatan kembali PPAT yang telah berhenti kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dengan melewati Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah di daerah kerja semula serta daerah kerja tujuan. Permohonan pengangkatan kembali tersebut bisa diajukan setelah PPAT yang bersangkutan melaksanakan tugasnya paling sedikit tiga tahun.

Comments are closed.