Balik Nama Sertifikat Tanpa Akta PPAT

Balik Nama Sertifikat Tanpa Notaris / PPAT Pendaftaran pemindahan hak sertifikat atau disebut dengan balik nama harus didasarkan pada akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta PPAT tersebut dapat berbentuk Akta Tukar Menukar,  Akta Jual Beli (AJB), Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), Akta Hibah, dan Akta Pemasukan Dalam Perseroan (inbreng). Kegiatan balik nama dilakukan di Kantor Pertanahan yang terdapat di masing-masing kabupaten/kotamadya.

Selain pemindahan hak yang didasarkan pada berbagai akta buatan PPAT, cara balik nama dapat pula dilakukan dengan tanpa akta-akta PPAT. Pemindahan tersebut dapat didasarkan pada Surat Keterangan Waris (SKW) atau turun waris, risalah lelang, dan Putusan Pengadilan.

Turun Waris

Balik nama dengan SKW diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, dimana proses balik nama secara turun waris dapat dilakukan cukup dengan hanya berdasarkan Surat Keterangan Waris saja, tanpa perlu akta PPAT. Apabila almarhum merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), SKW dapat dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta dibenarkan ataupun dikuatkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat di tempat tinggal terakhir si pewaris.Sementara itu, untuk WNI keturunan Tionghoa dan Eropa Surat Keterangan Hak Waris harus dibuat dengan akta Notaris, sedangkan untuk WNI keturunan Timur Asing, SKW dibuat di Balai Harta Peninggalan (BHP).

Risalah Lelang

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembalikan nama pada sertifikat, Hal tersebut telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. Risalah lelang dapat terdiri dari Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Sukarela, dan Lelang Non Eksekusi Wajib.

Lelang Eksekusi adalah penjualan yang dilakukan melalui lelang karena adanya putusan dari pengadilan atau karena telah terpenuhinya unsur lelang eksekusi seperti yang tertera dalam UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, diantaranya debitur sudah cidera janji atau wanprestasi. Lelang Non Eksekusi Sukarela hanya dapat dilakukan jika pemilik menginginkan objek miliknya untuk dijual melalui proses lelang tanpa hal lain yang mengharuskan penjualan dilakukan melalui lelang. Sementara itu, Lelang Non Eksekusi Wajib dilakukan dengan tujuan menjual barang-barang/jasa milik negara.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan dapat menjadi dasar dalam balik nama sertifikat. Hal tersebut dilihat dalam Pasal 37 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997. Dalam PP ini tidak terdapat kterangan secara explisit yg menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan dpat menjadi dasar pengajuan balik nama sertfikat, hanya saja diartikan bahwa balik nama sertifikat dapat didasarkan surat otentik yang dibuat bukan oleh PPAT. Putusan Pengadilan termasuk bagian dari surat atau akta otentik.

Biasanya putusan pengadilan selalu didahului dengan adanya sengketa pihak-pihak terkait ataupun berupa pembagian harta gono gini. Balik nama sertifikat sendiri bisa dilaksanakan jika putusan tersebut sudah bersifat in kracht van gewijsde atau telahh mempunyaikekuatan hukum tetap.

Comments are closed.