Syarat Jual Beli Tanah di Tual

Syarat Jual Beli Tanah di Tual

Arti Via Jual Beli Tanah

Peralihan hak milik tanah lewat Jual Beli ialah tindakan regulasi pemindahan hak milik tanah  yang dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut berpindah dari pemilik awal dan menjadi hak pihak pembeli dengan cara Jual beli, dimana satu posisi memberi pembayaran dan posisi lainnya menerima uang penjualan

Dasar Regulasi Peralihan Hak Atas Tanah

Sejak diundangkannya UUPA, pemindahan hak atas milik tanah bisa dikerjakan melewati {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian menurut adat & prbuatan hkum lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Undang-undang Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pemindahan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah melalui jual beli serta perbuatan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak via proses lelang hanya bisa didaftarkan sekiranya daat dibuktikan dengan akta yg dibuat oleh PPAT yang memiliki wewenang berdasar ketetapan regulasi yang berlaku.

Pembuktian Peralihan Hak atas tanah Via Jual Beli

Pembuktian bahwa hak milik tanah trsebut dialihkan, maka hrus digambarkan dgn suatu akte yg dibuat oleh & dihadapan PPAT ialah sertifikat jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar registrasi perubhan data pendftaran tanah seperti dialamatkan dalam ketetapan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Sertifikat Jual Beli yg dijadikan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian hukum kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang resmi hak atas tanah)

Peralihan Hak tanah Melewati Jual Beli

Saat kita beratensi membeli tanah milik orang lain, ada baiknya Anda mengetahui ada mekanisme yang semestinya diperhatikan. Ya, jual beli tanah bukan sekedar jual beli umum. Istilah “ada uang ada barang” tidak berlaku dalam jual beli tanah. Karena, kecuali menyiapkan uang dan objeknya, pelaksanaan jual beli tanah juga mesti menyiapkan dokumen dan melakukan kegiatan regulasi.

Dalam persoalan jual beli tanah, diketahui istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini yaitu tindakan aturan yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Berdasarkan Aturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, proses peralihan hak sepatutnya diperkuat dengan adanya akta yang diwujudkan Pejabat Pembuat Sertifikat Tanah (PPAT).

Berdasarkan tata tertib hal yang demikian, pengalihan tanah dari pemilik kepada pembeli wajib memenuhi persyaratan pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi syarat, dilaksanakan dengan prosedur yang telah diatur, mengaplikasikan dokumen, dan diciptakan di hadapan PPAT.

Akte jual beli ini adalah dokumen penting agar transaksi jual beli ini dapat dipertanggungjawabkan. Selain akte, keberadaan saksi juga dianggap penting, sebab apabila sekiranya terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual maupun pembeli, kedua saksilah yang akan menyuarakan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dijalankan akad jual beli, pemilik/penjual seharusnya benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan agar penjual benar-benar yakni pemilik legal dari tanah yang akan diperjualbelikan. Itu pula dengan calon pembeli, ia mesti meneliti apakah tanah yang hendak dibeli sudah bersertifikat atau belum. Seandainya contohnya telah bersertifikat, pembeli juga harus memeriksa apakah sertifikat tersebut berstatus akta hak milik atau tak.

Sedangkan sudah dijadikan sertifikat jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik absolut atas tanah yang dibeli baru terbentuk setelah pembeli meregistrasikan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Sesudah dilampirkan beraneka prasyarat yang dibutuhkan, seperti bukti pembayaran, sertifikat autentik tanah, dan sertifikat jual beli, pembeli akan mendapatkan sertifikat hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan agar pembeli mendapatkan jaminan peraturan dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Contoh Akta Jual Beli Tanah

 

Comments are closed.