Syarat Jual Beli Tanah di Probolinggo

Syarat Jual Beli Tanah di Probolinggo

Syarat Jual Beli Tanah di Probolinggo

Maksud Lewat Jual Beli Tanah

Peralihan hak tanah dengan cara Jual Beli adalah tindakan undang-undang pemindahan hak milik tanah  yang dikerjakan dengan sengaja supaya hak hal yang demikian bermigrasi dari pemilik pertama dan menjadi hak pihak kedua dengan sistem Jual beli, dimana salah satu pihak melakukan pembayaran dan posisi lainnya menerima duit penjualan

Dasar Undang-undang Peralihan Hak Atas Tanah

Semenjak diundangkannya UUPA, pemindahan hak atas milik tanah bisa dilaksanakan melalui {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian berdasarkan adat & tindkan hkum lain yang ditujukan untuk memindahkan hak milik.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Undang-undang Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pemindahan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah melalui jual beli serta perbuatan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak lewat pengerjaan lelang hanya dapat didaftarkan sekiranya daat dibuktikan dengan akta yg diwujudkan oleh PPAT yang memiliki wewenang berdasar ketentuan tata tertib yang berlaku.

Pembuktian Pemindahan Hak tanah Melewati Jual Beli

Pembuktian bahwa hak tanah trsebut dipindahkan, karenanya hrus digambarkan dgn suatu akte yg dijadikan oleh & dihadapan PPAT adalah sertifikat jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar registrasi perubhan data pendftaran tanah seperti dimaksudkan dalam ketentuan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Akta Jual Beli yg dihasilkan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian tata tertib kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang legal hak atas tanah)

Peralihan Hak milik tanah Lewat Jual Beli

Dikala Anda berminat membeli tanah milik orang lain, ada pantasnya Anda mengetahui ada mekanisme yang harus diperhatikan. Ya, jual beli tanah bukan sekedar jual beli lazim. Istilah “ada uang ada barang” tidak berlaku dalam jual beli tanah. Karena, selain menyiapkan uang dan objeknya, cara kerja jual beli tanah juga mesti menyiapkan dokumen dan menjalankan aktivitas hukum.

Dalam persoalan jual beli tanah, diketahui istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini ialah perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Berdasarkan Regulasi Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, progres peralihan hak sepatutnya diperkuat dengan adanya akta yang diwujudkan Pejabat Pembuat Sertifikat Tanah (PPAT).

Berdasarkan peraturan tersebut, pengalihan tanah dari pemilik kepada pembeli harus memenuhi prasyarat pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi prasyarat, dilaksanakan dengan prosedur yang telah ditentukan, menggunakan dokumen, dan diwujudkan di hadapan PPAT.

Akte jual beli ini yaitu dokumen penting agar transaksi jual beli ini bisa dipertanggungjawabkan. Selain akte, keberadaan saksi juga dianggap penting, sebab apabila kalau terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual ataupun pembeli, kedua saksilah yang akan mengungkapkan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dikerjakan akad jual beli, pemilik/penjual wajib benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan agar penjual benar-benar merupakan pemilik resmi dari tanah yang akan diperjualbelikan. Itu pula dengan calon pembeli, dia semestinya meneliti apakah tanah yang hendak dibeli sudah bersertifikat atau belum. Apabila umpamanya telah bersertifikat, pembeli juga semestinya memeriksa apakah akta hal yang demikian berstatus sertifikat hak milik atau tidak.

Meskipun sudah diwujudkan akta jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik absolut atas tanah yang dibeli baru terwujud sesudah pembeli meregistrasikan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Sesudah dilampirkan berjenis-jenis prasyarat yang diperlukan, seperti bukti pembayaran, akta absah tanah, dan sertifikat jual beli, pembeli akan menerima akta hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan agar pembeli mendapat jaminan hukum dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Tata Sistem Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat

 

Comments are closed.