Syarat Jual Beli Tanah di Makassar

Syarat Jual Beli Tanah di Makassar

Syarat Jual Beli Tanah di Makassar

Arti Lewat Jual Beli Tanah

Peralihan hak milik tanah dengan cara Jual Beli merupakan tindakan undang-undang pengalihan hak atas tanah  yang dilakukan dengan sengaja agar hak hal yang demikian bermigrasi dari pemilik awal dan menjadi hak pihak kedua dengan sistem Jual beli, dimana satu posisi memberi pembayaran dan pihak lainnya menerima duit penjualan

Dasar Peraturan Peralihan Hak Atas Tanah

Semenjak diundangkannya UUPA, pengalihan hak atas milik tanah bisa dilaksanakan melewati {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian berdasarkan adat & tindkan hkum lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Regulasi Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pengalihan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah melewati pemasukan aset perusahaan serta perbuatan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak melewati progres lelang hanya dapat diregistrasikan kalau daat dibuktikan dengan akta yg dihasilkan oleh PPAT yang memiliki wewenang berdasar ketentuan regulasi yang berlaku.

Pembuktian Peralihan Hak milik tanah Via Jual Beli

Pembuktian bahwa hak tanah trsebut dialihkan, karenanya hrus digambarkan dgn suatu akte yg dijadikan oleh & dihadapan PPAT yaitu sertifikat jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar pendaftaran perubhan data pendftaran tanah seperti dialamatkan dalam ketetapan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Akta Jual Beli yg diciptakan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian regulasi kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang resmi hak atas tanah)

Peralihan Hak atas tanah Via Jual Beli

Saat Anda tertarik membeli tanah milik orang lain, ada baiknya Anda mengetahui ada mekanisme yang harus dilihat. Ya, jual beli tanah bukan sekedar jual beli umum. Istilah “ada uang ada barang” tidak berlaku dalam jual beli tanah. Sebab, kecuali menyiapkan uang dan objeknya, pelaksanaan jual beli tanah juga seharusnya menyiapkan dokumen dan melakukan kesibukan hukum.

Dalam masalah jual beli tanah, dikenal istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini merupakan perbuatan tata tertib yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pelaksanaan peralihan hak seharusnya diperkuat dengan adanya sertifikat yang diwujudkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan undang-undang hal yang demikian, pengalihan tanah dari pemilik kepada pembeli harus memenuhi prasyarat pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi syarat, dilaksanakan dengan prosedur yang telah ditetapkan, mengaplikasikan dokumen, dan diwujudkan di hadapan PPAT.

Akta jual beli ini merupakan dokumen penting supaya transaksi jual beli ini bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali akta, keberadaan saksi juga dianggap penting, sebab seandainya jika terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual ataupun pembeli, kedua saksilah yang akan menyatakan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dijalankan akad jual beli, pemilik/penjual semestinya benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan supaya penjual benar-benar adalah pemilik resmi dari tanah yang akan diperjualbelikan. Semacam pula dengan calon pembeli, dia sepatutnya meneliti apakah tanah yang hendak dibeli telah bersertifikat atau belum. Kalau seumpama sudah bersertifikat, pembeli juga wajib memeriksa apakah sertifikat tersebut berstatus akta hak milik atau tidak.

Meski sudah dijadikan akta jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik absolut atas tanah yang dibeli baru terwujud sesudah pembeli mendaftarkan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Sesudah dilampirkan bermacam syarat yang diperlukan, seperti bukti pembayaran, sertifikat asli tanah, dan akta jual beli, pembeli akan mendapatkan akta hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan supaya pembeli memperoleh jaminan regulasi dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Tata Cara Jual Beli Tanah Kavling

 

Comments are closed.