Syarat Jual Beli Tanah di Balikpapan

Syarat Jual Beli Tanah di Balikpapan

Pengertian Melewati Jual Beli Tanah

Pemindahan hak tanah lewat Jual Beli ialah tindakan peraturan pengalihan hak atas tanah  yang dilakukan dengan sengaja supaya hak hal yang demikian bermigrasi dari pemilik awal dan menjadi hak pihak lain dengan cara Jual beli, dimana satu pihak melaksanakan pembayaran dan pihak lainnya mendapatkan duit penjualan

Dasar Regulasi Peralihan Hak Atas Tanah

Semenjak diundangkannya UUPA, pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan melewati {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian menurut adat & prbuatan hkum lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Hukum Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pengalihan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah melalui hibah serta tindakan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak melewati progres lelang hanya dapat didaftarkan seandainya daat ditunjukkan dengan sertifikat yg diciptakan oleh PPAT yang memiliki wewenang berdasar ketetapan regulasi yang berlaku.

Pembuktian Peralihan Hak tanah Via Jual Beli

Pembuktian bahwa hak tanah trsebut dialihkan, karenanya hrus digambarkan dgn suatu akta yg dijadikan oleh & dihadapan PPAT adalah sertifikat jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar registrasi perubhan data pendftaran tanah seperti dimaksudkan dalam ketentuan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Sertifikat Jual Beli yg dijadikan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian aturan kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang sah hak atas tanah)

Peralihan Hak milik tanah Lewat Jual Beli

Ketika Anda beratensi membeli tanah milik orang lain, ada baiknya Anda mengenal ada mekanisme yang mesti diamati. Ya, jual beli tanah bukan sekadar jual beli awam. Istilah “ada uang ada barang” tak berlaku dalam jual beli tanah. Karena, kecuali menyiapkan uang dan objeknya, progres jual beli tanah juga sepatutnya menyiapkan dokumen dan menjalankan aktivitas hukum.

Dalam persoalan jual beli tanah, dikenal istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini ialah tindakan undang-undang yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Menurut Tertib Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, proses peralihan hak seharusnya diperkuat dengan adanya akta yang diciptakan Pejabat Pembuat Sertifikat Tanah (PPAT).

Menurut undang-undang tersebut, pengalihan tanah dari pemilik terhadap pembeli wajib memenuhi syarat pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi syarat, dilakukan dengan prosedur yang sudah ditentukan, menggunakan dokumen, dan dihasilkan di hadapan PPAT.

Akte jual beli ini adalah dokumen penting supaya transaksi jual beli ini dapat dipertanggungjawabkan. Kecuali akte, keberadaan saksi juga dianggap penting, karena seandainya jikalau terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual maupun pembeli, kedua saksilah yang akan mengucapkan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dilakukan akad jual beli, pemilik/penjual wajib benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan supaya penjual benar-benar ialah pemilik legal dari tanah yang akan diperjualbelikan. Itu pula dengan calon pembeli, dia mesti meneliti apakah tanah yang hendak dibeli sudah bersertifikat atau belum. Kalau umpamanya telah bersertifikat, pembeli juga semestinya memeriksa apakah sertifikat hal yang demikian berstatus akta hak milik atau tidak.

Sedangkan telah dibuat akta jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik mutlak atas tanah yang dibeli baru terbentuk sesudah pembeli meregistrasikan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Sesudah dilampirkan bermacam syarat yang dibutuhkan, seperti bukti pembayaran, akta asli tanah, dan akta jual beli, pembeli akan mendapatkan akta hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan agar pembeli mendapat jaminan aturan dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Akta Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat

 

Comments are closed.