Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

Pada sertifikat hak tanggungan, terdapat surat kuasa yang dikenal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Dalam pemberian hak tanggungan, wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan tersebut dengan cara hadir dihadapan Notaris atau PPAT. Apabila tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasanya kepada orang lain yang ditunjuknya.

Seperti yang tertulis di paragraf awal, pembuatan SKMHT selain dilakukan oleh Notaris, juga ditugaskan kepada PPAT. Isi dari SKMHT ini terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut.

  1. SKMHT ini harus merupakan kuasa khusus dalam membebankan hak tanggungan. Dengan kata lain tidak boleh disatukan dengan kuasa atau akta yang lain.
  2. Tujuannya semata-mata membebankan hak tanggungan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaannya.
  3. Tidak dapay disubstitusikan seperti kuasa lainnya yaitu seperti kuasa pada gugatan peradilan.
  4. SKMHT dibuat dalam bentuk kuasa yang mutlak.

Ciri lain yang dimiliki dari SKMHT ini adalah tanah yang sudah terdaftar, SKMHT ini harus sudah digunakan dalam waktu satu bulan sejak diberikannya, serta dibatasi jangka waktunya mengingat tentang kebebasan berkontrak. Orang juga boleh menjanjikan apapun asal tidak bertentangan dengan hukum, seperti memaksa, berkenaan ketertiban umum, kesusilaan serta kepatutan.

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

Adakalanya keinginan untuk memiliki tanah/properti belum sebanding dengan jumlah tabungan yang dimiliki. Namun, melihat potensi suatu tanah/properti itu yang sangat strategis, kita sangat berhasrat untuk memilikinya. Akhirnya, setelah dipikir matang-matang, kita memutuskan untuk bekerja sama dengan kreditur untuk membeli tanah tersebut.

Setelah berkomunikasi dengan kreditur, diputuskan bahwa kreditur mau membiayai pembelian tanah tersebut. Namun, kreditur ingin debitor/penerima kredit menjamin pelunasan hutangnya. Dalam hal ini, penerima kredit wajib membuat hak tanggungan sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya tersebut.

Pada saat transaksi dilaksanakan, tiba-tiba penerima kredit berhalangan hadir karena suatu hal. Untuk itu, penerima kredit wajib meminta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada penerima kuasa guna memberikan hak tanggungan kepada kreditur.

Surat ini dibuat sebagai jaminan pemilik tanah untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Dalam hal ini, PPAT wajib memperhatikan beberapa hal terkait pembuatan SKMHT. Secara pasti, prosedur SKMHT wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa, SKMHT tidak boleh berisi pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain di luar hak tanggungan. Selain itu, SKMHT tidak boleh melakukan kuasa substitusi, atau penggantian penerima kuasa kepada orang lain.

SKMHT juga harus mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang, serta identitas lengkap kreditur, serta identitas lengkap debitur jika debitur bukan pemberi hak tanggungan.

Itulah mengenai cara dan beberapa hal yang sebaiknya diketahui mengenai SKMHT. Anda yang menginginkan surat tersebut, dapat menemui Notaris atau PPAT.

Comments are closed.