Prosedur Jual Beli Tanah di Sibolga

Prosedur Jual Beli Tanah di Sibolga

Maksud Melewati Jual Beli Tanah

Peralihan hak atas tanah melalui Jual Beli adalah tindakan undang-undang pengalihan hak milik tanah  yang dilaksanakan dengan sengaja agar hak hal yang demikian berpindah dari pemilik awal dan menjadi hak pihak lain dengan sistem Jual beli, dimana satu posisi melakukan pembayaran dan posisi lainnya mendapatkan harga penjualan

Dasar Peraturan Peralihan Hak Atas Tanah

Semenjak diundangkannya UUPA, pemindahan hak atas tanah boleh dilakukan lewat {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian menurut adat & tindkan hkum lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Undang-undang Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pemindahan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah via pemasukan aset perusahaan serta perbuatan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak melalui proses lelang cuma dapat diregistrasikan kalau daat dijelaskan dengan akta yg diciptakan oleh PPAT yang berwajib berdasar ketetapan aturan yang berlaku.

Pembuktian Pemindahan Hak milik tanah Melalui Jual Beli

Pembuktian bahwa hak milik tanah trsebut dipindahkan, maka hrus dibeberkan dgn suatu akta yg dihasilkan oleh & dihadapan PPAT yaitu sertifikat jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar pendaftaran perubhan data pendftaran tanah seperti dimaksudkan dalam ketentuan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Akta Jual Beli yg dibuat dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian hukum kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang resmi hak atas tanah)

Peralihan Hak milik tanah Lewat Jual Beli

Saat Anda tertarik membeli tanah milik orang lain, ada baiknya Anda mengenal ada mekanisme yang wajib diperhatikan. Ya, jual beli tanah bukan sekedar jual beli biasa. Istilah “ada uang ada barang” tidak berlaku dalam jual beli tanah. Sebab, kecuali menyiapkan uang dan objeknya, cara kerja jual beli tanah juga mesti menyiapkan dokumen dan mengerjakan kegiatan aturan.

Dalam masalah jual beli tanah, dikenal istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini merupakan tindakan peraturan yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Menurut Aturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pengerjaan peralihan hak wajib diperkuat dengan adanya akta yang diciptakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Menurut undang-undang tersebut, pengalihan tanah dari pemilik terhadap pembeli patut memenuhi syarat pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi prasyarat, dilakukan dengan prosedur yang sudah diatur, menggunakan dokumen, dan dihasilkan di hadapan PPAT.

Akte jual beli ini yakni dokumen penting agar transaksi jual beli ini dapat dipertanggungjawabkan. Kecuali akte, eksistensi saksi juga dianggap penting, sebab kalau jika terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual ataupun pembeli, kedua saksilah yang akan mengungkapkan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dilakukan akad jual beli, pemilik/penjual sepatutnya benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan agar penjual benar-benar yakni pemilik sah dari tanah yang akan diperjualbelikan. Itu pula dengan calon pembeli, ia patut meneliti apakah tanah yang hendak dibeli telah bersertifikat atau belum. Bila contohnya sudah bersertifikat, pembeli juga sepatutnya memeriksa apakah sertifikat hal yang demikian berstatus sertifikat hak milik atau tak.

Meski sudah dibuat akta jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik absolut atas tanah yang dibeli baru terwujud sesudah pembeli meregistrasikan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Sesudah dilampirkan bermacam-macam prasyarat yang diperlukan, seperti bukti pembayaran, akta orisinil tanah, dan akta jual beli, pembeli akan menerima akta hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan supaya pembeli mendapat jaminan regulasi dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Peraturan Jual Beli Tanah

 

Comments are closed.