Prosedur Jual Beli Tanah di Prabumulih

Prosedur Jual Beli Tanah di Prabumulih

Pengertian Via Jual Beli Tanah

Peralihan hak milik tanah dengan cara Jual Beli merupakan perbuatan hukum pemindahan hak tanah  yang dijalankan dengan sengaja supaya hak tersebut bermigrasi dari pemilik awal dan menjadi hak pihak kedua dengan cara Jual beli, dimana satu pihak memberi penyerahan uang dan posisi lainnya menerima duit penjualan

Dasar Peraturan Peralihan Hak Atas Tanah

Sejak diundangkannya UUPA, pemindahan hak atas milik tanah boleh dijalankan lewat {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian berdasarkan adat & prbuatan hkum lain yang ditujukan untuk memindahkan hak milik.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Undang-undang Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pemindahan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah melewati tukar menukar serta perbuatan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak via proses lelang hanya dapat diregistrasikan jika daat ditunjukkan dengan sertifikat yg dibuat oleh PPAT yang berwenang berdasar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pembuktian Pemindahan Hak milik tanah Melewati Jual Beli

Pembuktian bahwa hak tanah trsebut dialihkan, maka hrus digambarkan dgn suatu akta yg dihasilkan oleh & dihadapan PPAT yaitu sertifikat jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar registrasi perubhan data pendftaran tanah seperti dimaksudkan dalam ketetapan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Sertifikat Jual Beli yg dijadikan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian tata tertib kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang sah hak atas tanah)

Peralihan Hak tanah Via Jual Beli

Saat kita beratensi membeli tanah milik orang lain, ada pantasnya Anda mengetahui ada mekanisme yang patut dilihat. Ya, jual beli tanah bukan sekedar jual beli biasa. Istilah “ada uang ada barang” tak berlaku dalam jual beli tanah. Sebab, selain menyiapkan uang dan objeknya, proses jual beli tanah juga semestinya menyiapkan dokumen dan melakukan kegiatan regulasi.

Dalam masalah jual beli tanah, dikenal istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini yakni perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, proses peralihan hak patut diperkuat dengan adanya sertifikat yang diwujudkan Pejabat Pembuat Sertifikat Tanah (PPAT).

Menurut aturan tersebut, pengalihan tanah dari pemilik terhadap pembeli sepatutnya memenuhi syarat pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi syarat, dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan, menggunakan dokumen, dan dihasilkan di hadapan PPAT.

Akte jual beli ini ialah dokumen penting supaya transaksi jual beli ini bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali akte, eksistensi saksi juga dianggap penting, karena bila sekiranya terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual maupun pembeli, kedua saksilah yang akan menyuarakan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dilaksanakan akad jual beli, pemilik/penjual sepatutnya benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan agar penjual benar-benar adalah pemilik sah dari tanah yang akan diperjualbelikan. Semacam pula dengan calon pembeli, ia mesti meneliti apakah tanah yang hendak dibeli telah bersertifikat atau belum. Bila contohnya telah bersertifikat, pembeli juga harus memeriksa apakah sertifikat hal yang demikian berstatus sertifikat hak milik atau tidak.

Meski sudah dibuat akta jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik totaliter atas tanah yang dibeli baru terwujud setelah pembeli mendaftarkan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Setelah dilampirkan pelbagai syarat yang dibutuhkan, seperti bukti pembayaran, akta orisinil tanah, dan sertifikat jual beli, pembeli akan menerima sertifikat hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan supaya pembeli mendapat jaminan regulasi dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Tata Tertib Jual Beli Tanah

 

Comments are closed.