Prosedur Jual Beli Tanah di Jakarta Timur

Prosedur Jual Beli Tanah di Jakarta Timur

Prosedur Jual Beli Tanah di Jakarta Timur

Maksud Melalui Jual Beli Tanah

Peralihan hak milik tanah dengan cara Jual Beli yaitu perbuatan regulasi pengalihan hak tanah  yang dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut berpindah dari pemilik semula dan menjadi hak pihak kedua dengan cara Jual beli, dimana satu pihak melakukan penyerahan uang dan posisi lainnya menerima duit penjualan

Dasar Hukum Peralihan Hak Atas Tanah

Semenjak diundangkannya UUPA, pemindahan hak atas tanah boleh dilakukan via {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian berdasarkan adat & tindkan hkum lain yang ditujukan untuk mengalihkan hak milik.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Tertib Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pengalihan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah melalui pemasukan aset perusahaan serta perbuatan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak lewat pelaksanaan lelang hanya bisa didaftarkan jika daat dijelaskan dengan sertifikat yg dibuat oleh PPAT yang berwenang berdasar ketetapan regulasi yang berlaku.

Pembuktian Peralihan Hak atas tanah Melalui Jual Beli

Pembuktian bahwa hak milik tanah trsebut dialihkan, karenanya hrus dibeberkan dgn suatu akta yg dihasilkan oleh & dihadapan PPAT yaitu sertifikat jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar registrasi perubhan data pendftaran tanah seperti dimaksudkan dalam ketetapan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Sertifikat Jual Beli yg dijadikan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian hukum kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang legal hak atas tanah)

Peralihan Hak tanah Melalui Jual Beli

Saat Anda beratensi membeli tanah milik orang lain, ada pantasnya Anda mengenal ada mekanisme yang wajib dipandang. Ya, jual beli tanah bukan sekedar jual beli biasa. Istilah “ada uang ada barang” tak berlaku dalam jual beli tanah. Karena, selain menyiapkan uang dan objeknya, progres jual beli tanah juga wajib menyiapkan dokumen dan mengerjakan kegiatan tata tertib.

Dalam kasus jual beli tanah, diketahui istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini merupakan tindakan peraturan yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, progres peralihan hak semestinya diperkuat dengan adanya sertifikat yang diciptakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan hukum tersebut, pengalihan tanah dari pemilik terhadap pembeli patut memenuhi prasyarat pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi persyaratan, dikerjakan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, menggunakan dokumen, dan dijadikan di hadapan PPAT.

Akte jual beli ini yaitu dokumen penting supaya transaksi jual beli ini dapat dipertanggungjawabkan. Kecuali akta, eksistensi saksi juga dianggap penting, sebab sekiranya bila terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual maupun pembeli, kedua saksilah yang akan mengucapkan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dikerjakan akad jual beli, pemilik/penjual patut benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan supaya penjual benar-benar yaitu pemilik sah dari tanah yang akan diperjualbelikan. Itu pula dengan calon pembeli, dia seharusnya meneliti apakah tanah yang hendak dibeli telah bersertifikat atau belum. Bila umpamanya telah bersertifikat, pembeli juga wajib memeriksa apakah sertifikat hal yang demikian berstatus akta hak milik atau tak.

Walaupun telah dijadikan akta jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik absolut atas tanah yang dibeli baru terwujud sesudah pembeli mendaftarkan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Setelah dilampirkan bermacam syarat yang dibutuhkan, seperti bukti pembayaran, akta asli tanah, dan sertifikat jual beli, pembeli akan menerima sertifikat hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan agar pembeli memperoleh jaminan undang-undang dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Tata Sistem Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat

 

Comments are closed.