Prosedur Jual Beli Tanah di Batam

Prosedur Jual Beli Tanah di Batam

Arti Lewat Jual Beli Tanah

Peralihan hak atas tanah lewat Jual Beli ialah perbuatan regulasi pemindahan hak tanah  yang dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut bermigrasi dari pemilik semula dan menjadi hak pihak pembeli dengan sistem Jual beli, dimana satu posisi melaksanakan penyerahan uang dan posisi lainnya mendapatkan duit penjualan

Dasar Aturan Peralihan Hak Atas Tanah

Semenjak diundangkannya UUPA, pengalihan hak atas atas tanah boleh dilakukan melewati {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian berdasarkan adat & prbuatan hkum lain yang ditujukan untuk memindahkan hak milik.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Hukum Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pengalihan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah via jual beli serta perbuatan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak via cara kerja lelang cuma bisa didaftarkan seandainya daat ditunjukkan dengan akta yg dibuat oleh PPAT yang berwajib berdasar ketetapan aturan yang berlaku.

Pembuktian Peralihan Hak atas tanah Via Jual Beli

Pembuktian bahwa hak atas tanah trsebut dipindahkan, karenanya hrus diterangkan dgn suatu akta yg diwujudkan oleh & dihadapan PPAT yakni akta jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar registrasi perubhan data pendftaran tanah seperti dimaksudkan dalam ketentuan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Sertifikat Jual Beli yg dijadikan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian tata tertib kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang resmi hak atas tanah)

Peralihan Hak milik tanah Via Jual Beli

Dikala Anda tertarik membeli tanah milik orang lain, ada bagusnya Anda mengenal ada mekanisme yang patut dipandang. Ya, jual beli tanah bukan sekedar jual beli umum. Istilah “ada uang ada barang” tidak berlaku dalam jual beli tanah. Sebab, kecuali menyiapkan uang dan objeknya, pengerjaan jual beli tanah juga seharusnya menyiapkan dokumen dan melakukan kegiatan hukum.

Dalam masalah jual beli tanah, diketahui istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini adalah tindakan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Berdasarkan Tertib Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pengerjaan peralihan hak seharusnya diperkuat dengan adanya akta yang diwujudkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan peraturan hal yang demikian, pengalihan tanah dari pemilik kepada pembeli wajib memenuhi persyaratan pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi prasyarat, dijalankan dengan prosedur yang telah diatur, menggunakan dokumen, dan diciptakan di hadapan PPAT.

Akta jual beli ini yakni dokumen penting supaya transaksi jual beli ini bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali akte, eksistensi saksi juga dianggap penting, sebab seandainya jika terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual maupun pembeli, kedua saksilah yang akan menyatakan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dikerjakan akad jual beli, pemilik/penjual harus benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan agar penjual benar-benar yakni pemilik resmi dari tanah yang akan diperjualbelikan. Begitu pula dengan calon pembeli, dia wajib meneliti apakah tanah yang hendak dibeli telah bersertifikat atau belum. Seandainya umpamanya sudah bersertifikat, pembeli juga harus memeriksa apakah akta hal yang demikian berstatus akta hak milik atau tak.

Padahal telah dijadikan akta jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik mutlak atas tanah yang dibeli baru terbentuk sesudah pembeli meregistrasikan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Sesudah dilampirkan bermacam-macam persyaratan yang dibutuhkan, seperti bukti pembayaran, akta asli tanah, dan sertifikat jual beli, pembeli akan menerima sertifikat hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan agar pembeli mendapat jaminan tata tertib dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Akte Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat

 

Comments are closed.