Prosedur Jual Beli Tanah di Banjarbaru

Prosedur Jual Beli Tanah di Banjarbaru

Maksud Melalui Jual Beli Tanah

Pemindahan hak atas tanah dengan cara Jual Beli adalah perbuatan undang-undang pengalihan hak tanah  yang dijalankan dengan sengaja agar hak tersebut berpindah dari pemilik pertama dan menjadi hak pihak pembeli dengan cara Jual beli, dimana salah satu pihak melaksanakan pembayaran dan posisi lainnya mendapatkan duit penjualan

Dasar Undang-undang Peralihan Hak Atas Tanah

Sejak diundangkannya UUPA, pemindahan hak atas milik tanah boleh dijalankan via {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian berdasarkan adat & tindkan hkum lain yang ditujukan untuk mengalihkan hak milik.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pemindahan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah via hibah serta perbuatan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak via progres lelang cuma bisa didaftarkan jika daat dibeberkan dengan akta yg dihasilkan oleh PPAT yang memiliki wewenang berdasar ketentuan hukum yang berlaku.

Pembuktian Pemindahan Hak atas tanah Via Jual Beli

Pembuktian bahwa hak tanah trsebut dialihkan, karenanya hrus diterangkan dgn suatu akta yg diwujudkan oleh & dihadapan PPAT ialah akta jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar registrasi perubhan data pendftaran tanah seperti dialamatkan dalam ketentuan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Sertifikat Jual Beli yg dijadikan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian regulasi kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang legal hak atas tanah)

Peralihan Hak tanah Lewat Jual Beli

Saat Anda tertarik membeli tanah milik orang lain, ada baiknya Anda mengetahui ada mekanisme yang patut dilihat. Ya, jual beli tanah bukan sekadar jual beli lazim. Istilah “ada uang ada barang” tidak berlaku dalam jual beli tanah. Sebab, selain menyiapkan uang dan objeknya, progres jual beli tanah juga wajib menyiapkan dokumen dan melakukan aktivitas undang-undang.

Dalam persoalan jual beli tanah, dikenal istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini ialah perbuatan undang-undang yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Menurut Undang-undang Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pelaksanaan peralihan hak sepatutnya diperkuat dengan adanya sertifikat yang diciptakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Menurut aturan hal yang demikian, pengalihan tanah dari pemilik kepada pembeli sepatutnya memenuhi syarat pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi persyaratan, dilaksanakan dengan prosedur yang telah ditetapkan, memakai dokumen, dan dibuat di hadapan PPAT.

Akte jual beli ini ialah dokumen penting agar transaksi jual beli ini dapat dipertanggungjawabkan. Selain akte, keberadaan saksi juga dianggap penting, karena seandainya seandainya terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual ataupun pembeli, kedua saksilah yang akan menyuarakan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dilaksanakan akad jual beli, pemilik/penjual semestinya benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan agar penjual benar-benar ialah pemilik sah dari tanah yang akan diperjualbelikan. Semacam pula dengan calon pembeli, dia wajib meneliti apakah tanah yang hendak dibeli sudah bersertifikat atau belum. Jika contohnya telah bersertifikat, pembeli juga patut memeriksa apakah akta tersebut berstatus akta hak milik atau tak.

Padahal sudah diwujudkan sertifikat jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik mutlak atas tanah yang dibeli baru terbentuk sesudah pembeli meregistrasikan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Sesudah dilampirkan pelbagai persyaratan yang dibutuhkan, seperti bukti pembayaran, akta absah tanah, dan sertifikat jual beli, pembeli akan mendapatkan akta hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan agar pembeli mendapat jaminan hukum dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Peraturan Jual Beli Tanah

 

Comments are closed.