Hak Pakai : Jangka Waktu, Tata Cara dan Penghapusan

Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA dikatakan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang.

Jangka Waktu Hak Pakai

Jika berdasarkan atau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 :

  1. Hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 Tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
  2. Setelah jangka waktu perpanjangan sudah selesai, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama.
  3. Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dapat diberikan kepada :
  4. Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan Pemerintah Daerah
  5. Badan Keagamaan dan Badan Sosial
  6. Hak pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak jika memenuhi syarat :
  7. Tanahnya masih digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.
  8. Syarat – syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak
  9. Jangka waktu Hak Pakai atas tanah milik dapat diberikan paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang
  10. Hak Pakai atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Pakai baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan.
  11. Pemberian Hak Pakai tidak boleh disertai syarat – syarat yang mengandung unsur – unsur pemerasan.

Tata Cara Perpajangan Hak Pakai

  1. Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Pakai diajukan selambat – lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Pakai.
  2. Perpanjangan atau pembaharuan dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pendaftaran Tanah.
  3. Untuk kepentingan Penanaman Modal, permintaan perpanjangan dan pembaharuan Hak Pakai dapat dilakukan sekaligus dengan pembayaran uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Pakai.

Hapusnya Hak Pakai

Berdasarkan ketentuan PP No. 40 Tahun 1996 Pasal 55 menentukan bahwa hak pakai dapat hapus karena :

  1. a)Jangka waktunya berakhir
  2. b)Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik karena :
  3. Tidak dipenuhinya kewajiban – kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan Pasal 50-52
  4. Tidak terpenuhinya syarat – syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak – hak pakai dengan pemberi hak pakai
  5. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

selain itu ada juga :

  1. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena suatu syarat yang tidak terpenuhi.
  2. Dilepaskan oleh pemgang hak
  3. Dicabut untuk kepentingan umum
  4. Tanahnya musnah

Baca juga :

Comments are closed.