Cara Jual Beli Tanah di Palembang

Cara Jual Beli Tanah di Palembang

Arti Via Jual Beli Tanah

Pemindahan hak tanah melalui Jual Beli ialah perbuatan hukum pemindahan hak milik tanah  yang dijalankan dengan sengaja agar hak tersebut berpindah dari pemilik semula dan menjadi hak pihak kedua dengan sistem Jual beli, dimana salah satu posisi memberi pembayaran dan pihak lainnya menerima uang penjualan

Dasar Regulasi Peralihan Hak Atas Tanah

Sejak diundangkannya UUPA, pemindahan hak atas milik tanah dapat dilakukan melewati {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian menurut adat & tindkan hkum lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Undang-undang Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pemindahan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah via tukar menukar serta perbuatan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak melalui progres lelang hanya bisa diregistrasikan sekiranya daat ditunjukkan dengan akta yg diciptakan oleh PPAT yang memiliki wewenang berdasar ketentuan hukum yang berlaku.

Pembuktian Pemindahan Hak atas tanah Melalui Jual Beli

Pembuktian bahwa hak milik tanah trsebut dipindahkan, maka hrus dibeberkan dgn suatu akte yg diciptakan oleh & dihadapan PPAT adalah sertifikat jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar pendaftaran perubhan data pendftaran tanah seperti dialamatkan dalam ketentuan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Akta Jual Beli yg diwujudkan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian tata tertib kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang legal hak atas tanah)

Peralihan Hak milik tanah Melewati Jual Beli

Saat Anda tertarik membeli tanah milik orang lain, ada bagusnya Anda mengenal ada mekanisme yang harus dilihat. Ya, jual beli tanah bukan sekadar jual beli awam. Istilah “ada uang ada barang” tidak berlaku dalam jual beli tanah. Sebab, selain menyiapkan uang dan objeknya, proses jual beli tanah juga patut menyiapkan dokumen dan melakukan aktivitas aturan.

Dalam persoalan jual beli tanah, diketahui istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini yakni perbuatan regulasi yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Menurut Aturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pengerjaan peralihan hak wajib diperkuat dengan adanya akta yang diwujudkan Pejabat Pembuat Sertifikat Tanah (PPAT).

Berdasarkan regulasi tersebut, pengalihan tanah dari pemilik kepada pembeli harus memenuhi persyaratan pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi prasyarat, dikerjakan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, memakai dokumen, dan diciptakan di hadapan PPAT.

Akte jual beli ini yaitu dokumen penting supaya transaksi jual beli ini dapat dipertanggungjawabkan. Selain akte, eksistensi saksi juga dianggap penting, sebab bila apabila terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual maupun pembeli, kedua saksilah yang akan mengucapkan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dilakukan akad jual beli, pemilik/penjual patut benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan supaya penjual benar-benar adalah pemilik resmi dari tanah yang akan diperjualbelikan. Begitu pula dengan calon pembeli, dia patut meneliti apakah tanah yang hendak dibeli sudah bersertifikat atau belum. Apabila seumpama telah bersertifikat, pembeli juga harus memeriksa apakah akta tersebut berstatus sertifikat hak milik atau tidak.

Meski telah diciptakan akta jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik totaliter atas tanah yang dibeli baru terwujud sesudah pembeli mendaftarkan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Setelah dilampirkan beragam syarat yang diperlukan, seperti bukti pembayaran, akta orisinil tanah, dan sertifikat jual beli, pembeli akan menerima sertifikat hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan supaya pembeli mendapat jaminan aturan dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Tata Sistem Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat

 

Comments are closed.