Cara Jual Beli Tanah di Kupang

Cara Jual Beli Tanah di Kupang

Maksud Lewat Jual Beli Tanah

Pemindahan hak atas tanah lewat Jual Beli yaitu tindakan peraturan pemindahan hak atas tanah  yang dijalankan dengan sengaja supaya hak tersebut berpindah dari pemilik awal dan menjadi hak pihak kedua dengan sistem Jual beli, dimana satu posisi melakukan penyerahan uang dan posisi lainnya menerima uang penjualan

Dasar Regulasi Peralihan Hak Atas Tanah

Semenjak diundangkannya UUPA, pemindahan hak atas atas tanah dapat dilakukan lewat {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian menurut adat & tindkan hkum lain yang dialamatkan untuk mengalihkan hak milik.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Hukum Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pemindahan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah lewat jual beli serta tindakan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak melewati progres lelang hanya bisa diregistrasikan sekiranya daat dibeberkan dengan sertifikat yg diciptakan oleh PPAT yang memiliki wewenang berdasar ketetapan hukum yang berlaku.

Pembuktian Peralihan Hak milik tanah Via Jual Beli

Pembuktian bahwa hak tanah trsebut dipindahkan, maka hrus dibeberkan dgn suatu akte yg dibuat oleh & dihadapan PPAT adalah sertifikat jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar pendaftaran perubhan data pendftaran tanah seperti dimaksudkan dalam ketentuan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Sertifikat Jual Beli yg dijadikan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian regulasi kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang sah hak atas tanah)

Peralihan Hak milik tanah Melewati Jual Beli

Dikala Anda beratensi membeli tanah milik orang lain, ada pantasnya Anda mengetahui ada mekanisme yang harus dilihat. Ya, jual beli tanah bukan sekedar jual beli umum. Istilah “ada uang ada barang” tidak berlaku dalam jual beli tanah. Sebab, selain menyiapkan uang dan objeknya, progres jual beli tanah juga seharusnya menyiapkan dokumen dan melakukan aktivitas aturan.

Dalam persoalan jual beli tanah, diketahui istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini ialah perbuatan aturan yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pelaksanaan peralihan hak harus diperkuat dengan adanya akta yang dijadikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan peraturan tersebut, pengalihan tanah dari pemilik kepada pembeli sepatutnya memenuhi syarat pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi persyaratan, dikerjakan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, menggunakan dokumen, dan diciptakan di hadapan PPAT.

Akte jual beli ini yakni dokumen penting supaya transaksi jual beli ini bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali akte, keberadaan saksi juga dianggap penting, karena bila kalau terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual maupun pembeli, kedua saksilah yang akan mengungkapkan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dilakukan akad jual beli, pemilik/penjual harus benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan agar penjual benar-benar yakni pemilik resmi dari tanah yang akan diperjualbelikan. Seperti pula dengan calon pembeli, dia sepatutnya meneliti apakah tanah yang hendak dibeli sudah bersertifikat atau belum. Jika seumpama sudah bersertifikat, pembeli juga patut memeriksa apakah akta tersebut berstatus akta hak milik atau tidak.

Walaupun sudah dihasilkan akta jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik absolut atas tanah yang dibeli baru terwujud setelah pembeli meregistrasikan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Setelah dilampirkan pelbagai persyaratan yang dibutuhkan, seperti bukti pembayaran, akta asli tanah, dan akta jual beli, pembeli akan mendapatkan akta hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan supaya pembeli mendapat jaminan tata tertib dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Akta Jual Beli Tanah Tanpa Akta

 

Comments are closed.