Cara Jual Beli Tanah di Banjarmasin

Cara Jual Beli Tanah di Banjarmasin

Arti Via Jual Beli Tanah

Peralihan hak tanah melalui Jual Beli ialah tindakan undang-undang pemindahan hak atas tanah  yang dikerjakan dengan sengaja agar hak tersebut bermigrasi dari pemilik awal dan menjadi hak pihak lain dengan metode Jual beli, dimana salah satu posisi melaksanakan pembayaran dan posisi lainnya mendapatkan harga penjualan

Dasar Undang-undang Peralihan Hak Atas Tanah

Semenjak diundangkannya UUPA, pemindahan hak atas tanah boleh dijalankan melewati {penukaran| pemberian dengan wasiat|penghibahan|jual beli|pemberian menurut adat & tindkan hkum lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, diuraikan  bahwa :

Pengalihan hak milik atas satuan rmah susun & hak atas tanah lewat hibah serta tindakan hkum {pengalihan|pemindahan| hak lainnya, terkecuali pemindahan hak melalui cara kerja lelang cuma bisa diregistrasikan bila daat digambarkan dengan akta yg dijadikan oleh PPAT yang berwenang berdasar ketentuan aturan yang berlaku.

Pembuktian Pemindahan Hak tanah Lewat Jual Beli

Pembuktian bahwa hak tanah trsebut dialihkan, maka hrus dibeberkan dgn suatu akte yg diciptakan oleh & dihadapan PPAT ialah akta jual beli yg kemudian akan dijdikan dasar pendaftaran perubhan data pendftaran tanah seperti dialamatkan dalam ketetapan Psl 95 (1) hruf (a) PerMen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th 1997. Akta Jual Beli yg dihasilkan dihdapan PPAT tersbut bertujuan untuk mmberikan kepastian undang-undang kpada pemegang hak atas satu bidang tanah (pembeliyang legal hak atas tanah)

Peralihan Hak atas tanah Lewat Jual Beli

Saat Anda berminat membeli tanah milik orang lain, ada pantasnya Anda mengenal ada mekanisme yang patut diperhatikan. Ya, jual beli tanah bukan sekadar jual beli lazim. Istilah “ada uang ada barang” tidak berlaku dalam jual beli tanah. Sebab, selain menyiapkan uang dan objeknya, pelaksanaan jual beli tanah juga harus menyiapkan dokumen dan melaksanakan kesibukan undang-undang.

Dalam kasus jual beli tanah, diketahui istilah peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Istilah ini yakni perbuatan aturan yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, atau memindahkan hak dari penjual ke pembeli. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pelaksanaan peralihan hak sepatutnya diperkuat dengan adanya sertifikat yang dihasilkan Pejabat Pembuat Sertifikat Tanah (PPAT).

Menurut aturan hal yang demikian, pengalihan tanah dari pemilik terhadap pembeli harus memenuhi syarat pengalihan secara Undang-undang, diantaranya memenuhi syarat, dijalankan dengan prosedur yang sudah diatur, menggunakan dokumen, dan dibuat di hadapan PPAT.

Akta jual beli ini yaitu dokumen penting supaya transaksi jual beli ini dapat dipertanggungjawabkan. Kecuali akte, keberadaan saksi juga dianggap penting, karena bila apabila terjadi kasus pengingkaran atau sengketa oleh penjual ataupun pembeli, kedua saksilah yang akan mengungkapkan kebenarannya di hadapan hakim.

Sebaiknya, sebelum dijalankan akad jual beli, pemilik/penjual mesti benar-benar meneliti bukti kepemilikan tanahnya. Ini bertujuan agar penjual benar-benar ialah pemilik legal dari tanah yang akan diperjualbelikan. Itu pula dengan calon pembeli, dia patut meneliti apakah tanah yang hendak dibeli sudah bersertifikat atau belum. Apabila contohnya sudah bersertifikat, pembeli juga seharusnya memeriksa apakah sertifikat hal yang demikian berstatus sertifikat hak milik atau tidak.

Meski telah diwujudkan sertifikat jual beli dan disaksikan PPAT, kedudukan pembeli sebagai pemilik absolut atas tanah yang dibeli baru terbentuk sesudah pembeli mendaftarkan hak atas tanah ke kantor pertanahan. Sesudah dilampirkan beragam persyaratan yang dibutuhkan, seperti bukti pembayaran, akta orisinil tanah, dan akta jual beli, pembeli akan menerima akta hak atas nama atas nama pribadi.  ini bertujuan supaya pembeli mendapatkan jaminan peraturan dari Pemerintah atas tanah yang dibelinya.

Aturan Jual Beli Tanah

 

Comments are closed.